Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara (Pertemuan 1)



Pertemuan ke 1
BAB 1
Kasus-kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara
A.   Materi :
1.    Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
2.    Substansi Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam Pancasila
Catatan : Referensi tambahan Buku UUD Negara RI tahun 1945
B.   Tujuan Pembelajaran :
          Melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi,      mengasosiasi, dan mengkomunikasikan peserta didik dapat :
1.    Mendeskripsikan makna hak warga Negara
2.    Mendeskripsikan makna kewajiban warga Negara
3.    Mengklasifikasikan hak-hak warga Negara yang termuat dalam UUD Negara RI Tahun 1945
4.    Mengklasifikasikan kewajiban-kewajiban warga Negara yang termuat dalam UUD Negara RI Tahun 1945
5.    Menyaji hasil mengklasifikasikan hak-hak warga Negara yang termuat dalam UUD Negara RI Tahun 1945
6.    Menyaji hasil mengklasifikasikan kewajiban-kewajiban warga Negara yang termuat dalam UUD Negara RI Tahun 1945
7.    Menyaji hasil diskusi tentang substansi hak dan kewajiban warga Negara dalam Pancasila


Rounded Rectangle: Info Kewarganegaraan
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, sebagaiberikut :
1) Hakiki, artinya ha asasi manusia adalah hak asasi semua manusia yang ada sejak lahir.
2) Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, agama, perbedaan lainnya.
3) Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
4) Tidak dapat di bagi, artinya  semua orang berhak mendapatkan semmua hak , apakah hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya.
 









C.   Penjabaran materi : makna hak dan kewajiban warga Negara
1.    Makna hak warga Negara
Hak merupakan semua hal yang harus kita peroleh atau dapatkan.  Hak dapat berbetuk kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu.  Hak timbul akibat dari dilaksanakannya kewajiban, kewajiban terlebih dahulu baru menuntut haknya.
Pada materi terdahulu telah diterangkan makna hak asasi manusia.  Hak asasi manusia berbeda maknanya denga hak warga Negara.
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia bersifat universal, tidak terpengaruh oleh status kewarganegaraan seseorang.
Hak warga Negara merupakan seperangkat hak yang melekat pada diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah Negara. Hak warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Jadi : tidak semua hak warga Negara adalah hak asasi manusia, namun semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga Negara.
Contoh hak warga Negara dalam UUD Negara RI tahun 1945:
1)    Hak setiap warga Negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia, hal ini adalah hak asasi warga Negara Indonesia dan tidak berlaku bagi warga Negara lain.  Misalnya menjadi presiden/wakil presiden, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, kepala desa, camat, hakik konstitusi, hakim agung, BPK, MPR, DPR, DPD, DPRD, Kapolri, TNI, PNS, polisi, jaksa. Gubernur Bank Indonesia, dan semua jabatan yang hanya dapat diduduki oleh warga Negara Indonesia.
2)    Pasal 27 ayat 2 : tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3)    Pasal 27 ayat 3 :  setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan Negara.
4)    Pasal 28 D ayat 3 : setiap warga Negara berhak atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
5)    Pasal 30 ayat 1 : tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha  pertahanan dan keamanan Negara .
6)    Pasal 31 ayat 1 : setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan

Tugas Mandiri 1
Silahkan menelaah UUD Negara RI tahun 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34, setelah itu klasifikasikan jenis hak warga negara seperti berikut ini :
Pasal
Jenis hak & Kewajiban warga Negara




























2.    Makna kewajiban warga Negara
Kewajiban diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Kewajiban warga Negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga Negara sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
Kewajiban warga Negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.
Contoh :
Kewajiban bela negara Indonesia hanya berlaku bagi warga negra Indonesia saja.
Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang dan tidak dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang.
Contoh :
Menghormati hak hidup adalah kewajiban setiap orang tanpa dibatasi oleh status kewarganegaraannya.
Hak dan kewajiban sling berkaitan atau memiliki hubungan  sebab akibat (kausalitas).  Seseorang akan mendapatkan karena memenuhi kewajiban yang dimilikinya.
Contoh : Seorang pekerja akan mendapatkan upah setelah melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. 
Hak yang didapatkan seseorang dapat berasal dari kewajiban yang dipenuhi orang lain.
Contoh : Seorang pelajar memperoleh ilmu pengetahuan akibat dari guru yang memenuhi kewaibannya yaitu melksananak kegiatan pembelajaran di kelas.
Pelaksanaan hak dan kewajiban ini sering tidak seimbang sehingga sering terjadi kesenjangan sosial, ketimpangan bahkan pertentangan di masyarakat.
Contoh : warga Negara belum mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.  Pengelolaan sumber alam yang meresahkan msyarakat karena lingkungan hidup dan sawah mereka tercemar.
Tugas Mandiri 2
Silahkan menelaah UUD Negara RI tahun 1945 mulai pasal 27 sampai dengan pasal 34, setelah itu klasifikasikan jenis kewajiban warga negara seperti berikut ini :
Pasal
Jenis kewajiban warga Negara

31 ayat 2


ΓΌ  Kewajiban warga Negara untuk mengikuti pendidikan dasar.

















D.   Penjabaran materi : Substansi hak dan kewajiban warga Negara dalam Pancasila.
Melalui apa Pancasila menjamin hak asasi manusia?
Yaitu melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.  Nilai Pancasila ada tiga yaitu nilai ideal atau dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sil Pnacasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi selutuh rakyat Indonesia.
Nilai dasar tersebut bersifat universal yang di dalamnya terkandung cita-cita dan nili yang baik dan benar.  Nilai dasar bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup Negara.

Hak asasi manusia dalam nilai ideal Pancasila
Nilai ideal Pancasila
Hak asasi yang terkandung
Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
Menjamin kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama
Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
Menempatkan setiap warga Negara  pada kedudukan yang sama dalam hokum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hokum
Sila Persatuan Indonesia
Mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga Negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan
Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
Menghargai hak setiap warga Negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intervensi yang membelenggu hak partisipasi mayarakat
Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh Negara dan memberi kesempatan sebesr-besarnya pada masyarakat.

Nilai instrumental merupakan penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila, bersifat lebih khusus sebagai pedoman pelaksanan ke lima sila Pancasila.  Nilai instrumental berbentuk ketentuan konstitusional mulai dari UUD 1945 sampai peraturan daerah.
Contoh nilai instrumental yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara :
Ketentun Konstitusional
Mengatur tentang
Pasal 28A-28J
Hak dan kewajiban warga Negara Indonesia
Tap MPR No. XVII/MPR/1998
Hak asasi manusia terdapat piagam hak asasi manusia
UU RI No. 5 Tahun 1998
Konvensi menentang penyiksan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia
UU RI No. 39 Tahun 1999
Hak asasi manusia
UU RI No. 26 Tahun 2000
Pengadilan Hak asasi manusia
UU RI No. 11 Tahun 2005
Kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik
UU RI No. 12 Tahun 2005
Kovenan internasional hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya
Perpu No. 1 Tahun 1999
Pengadilan hak asasi manusia
Perpem No. 2 Tahun 2002
Tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat
Perpem No. 3 Tahun 2002
Kompensasi, restitusi, rehabilitasi terhadap korban pelanggaran hak asasi manusia berat
Kepres No. 50 Tahun 1993
Komisi Nasional Hak asasi manusia
Kepres No. 83 Tahun 1998
Pengesahan konvensi No. 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi
Kepres No. 31 tahun 2001
Pembentukan pengadilan HAM pada pengadilan negeri Jakrta pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan negeri medan, dan pengdilan negeri medan
Kepres No. 96 Tahun 2001
Perubahan kepres No. 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan pengadilan hak asasi manusia Ad Hoc pada Pengadilan negeri Jakarta pusat
Kepres No. 40 Tahun 2004
Rencana aksi nasional hak asasi manusia Indonesia tahun 2004-2009

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental/pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.
Nilai praksis senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat karena pancasila adalah ideologi terbuka.
Contoh nilai praksis Pancasila yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga Negara :
Sila Pancasila
Perwujudan nilai praksis
Ketuhanan Yang Maha Esa
·     Hormat-menghormati dan bekerjasama antar uamt beragama sehingga terbina kerukunan hidup
·     Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
·     Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
Kemanusiaan yang adil dn beradab
·     Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesame manusia
·     Saling mencintai sesama manusia
·     Tenggang rasa kepada orang lain
·     Tidak semena-mena kepada orang lain
·     Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
·     Berani membela kebenaran dan keadilan
·     Hormat-menghormati dan bekerjasama dengan bangsa lain
Persatuan Indonesia
·   Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan
·   Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara
·   Cinta tanah air dan bangsa
·   Banga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia
·   Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka tunggal ika
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
·   Mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat
·   Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain
·   Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama
·   Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah
·   Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Y M E
Keadilan sosial bagi seluruh rakya Indonesia
·   Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
·   Menghormati hak-hak orang lain
·   Suka member pertolongan kepada orang lain
·   Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain
·   Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah
·   Menghargai hasil karya orang lain

E.   Rangkuman materi

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...