Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 1 Napak Tilas Penegakan Hak Asasi di Indonesia (Perlindungan dan Pemajuan HAM)


SEMESTER GANJIL KELAS X
BAB 1. NAPAK TILAS PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Kegiatan Belajar 2 : Perlindungan dan Pemajuan HAM
(Metode Diskusi)

A.   Tujuan Pembelajaran
Melalui kegiatan mengkomunikasikan, maka peserta didik dapat :
1.     Menjelaskan hakekat hak asasi manusia dan periode pemajuan hak asasi manusia di Indonesia,
2.     Menjelaskan pentingnya perlindungan dan pemajuan HAM di Indonesia serta Instrumen nasional HAM,
3.     Menjelaskan partisipasi masyarakat dalam pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia,
4.     Menerapkan perilaku toleran, santun, responsive dan tanggung jawab selama kegiatan pembelajaran berlangsung.

B.   Materi Pembelajaran dan Kegiatan Pembelajaran
1.     Hakikat Hak Asasi Manusia
Salah satu kesempurnaan yang dianugerahkan Tuhan YME kepada manusia yang membedakannya dengan makhluk lainnya adalah “akal dan pikiran”  Hak asasi manusia adalah hak hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan YME.
Hak asasi manusia tidak dapat dilaksanakan sebebas-bebasnya, karena ia berhadapan langsung dan harus menghormati hak yang dimiliki orang lain.  Jadi setiap manusia dalam hal ini harus melaksanakan kewajiban asasinya, yaitu adanya hak orang lain yang harus dihormatinya.
Hak asasi manusia terdiri atas 2 hak yang fundamental, yaitu hak persamaan dan hak kebebasan sebagai dasar dalam menegakkan hak asasi lainnya.
Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati.  Karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.
Menurut Prof. Mr. Koentjoro Poerbbpranoto, HAM adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci.
Menurut UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia pasal 1 menyatakan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhlukTuhan Yang Maha Esa dan merupakan anuberah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hokum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.
Kesimpulan : HAM adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, atau Negara.
Hakikat penghormatan dan perlindungan terhadap HAM adalah menjaga keselamatan eksistensi manusia secara utuh melalui aksi keseimbangan antara hak dan kewajiban serta kepetingan individu dan umum.
Upaya menghormati, melindungi, dan menjunjung tinggi HAM menjadi kewajiban dan tanggung jawab bersama individu, Negara, dan pemerintah.  Karena itu pemenuhan, perlindungan dan penghormatan terhadap HAM harus diikuti dengan pemenuhan terhadap KAM (kewajiban asasi manusia) dan TAM (tanggung jawab asasi manusia) dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.
Ada 3 unsur hak asasi yang melekat disetiap individu, yaitu hak asasi manusia (HAM), kewajiban asasi manusia (KAM), dan tanggung jawab asasi manusia (TAM).  Ketiganya harus dilaksanakan secara seimbang dalam semua tatanan kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, Negara dan pergaulan global, dan bila tidak seimbang maka menimbulkan kekacauan dan kesewenang-wenangan.
Ciri pokok hakikat HAM, sebagai berikut :
1.     HAM tidak perlu diberikan, diminta, dibeli, atau diwarisi,
2.     HAM berlaku untuk semua orang tanpa melihat jenis kelamin, ras, agama, etnis, politik, social, dan bangsa,
3.     HAM tidak boleh dilanggar.  Melanggar ada sanksi hukum.
2.     Upaya Pemajuan Hak Asasi Manusia di Indonesia
a.     Periode Tahun 1945 – 1950
Pada periode ini masih menekankan pada hak untuk merdeka, kebebasan berserikat dalam politik, kebebasan menyampaiakn pendapat di parlemen.
HAM juga telah mendapat legitimasi secara resmi dalam konstitusi Negara / UUD 1945.
Dikeluarkannya maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945 isinya pemerintah akan berganti UUD dan akan disempurnakan sesuai dengan kehendak rakyat.  Maklumat tanggal 3 November 1945 isinya berkaitan dengan HAM, adalah memberikan keluasan kepada rakyat untuk mendirikan partai politik.  Isi maklumat tanggal 14 November 1945 adalah yang berkaitan dengan HAM adalah perumabbahn mendasar terhadap system pemerinthan presidensial menjadi system parlementer.
b.     Periode Tahun 1950 – 1959 – Periode Demokrasi Parlementer dengan menganut liberalisme.
Pada periode ini pemikiran HAM sangat membanggakan karena kebebasan menjadi semangat demokrasi liberal.  Indikator kebebasan Ham pada periode ini menurut Prof. Bagir Manan ada 5 aspek, yaitu :
1)    Semakin banyak tumbuh partai-partai politik dengan ideoliginya masing-masing,
2)    Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi betul-betul menikmati kebebasannya,
3)    Pemilihan umum sebagai pilar lain dari demokrasi harus berlangsung dalam suasana kebebasan, fair (adil) dan demokratis,
4)    Parlemen atau dewan perwakilan rakyat sebagai representasi dari kedaulatan rakyat menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat denganmelakukan control yang semakin efektif terhadap eksekutif,
5)    Wacana dan pemikiran tentang HAM mendapatkan iklim yang kondusif sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan yang memberikan ruang kebebasan.
c.      Periode Tahun 1959 – 1966 – Periode Demokrasi Terpimpin
Pada periode ini demokrasi yang dipakai adalah system demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap system demokrasi parlemnter.  Dengan demokrasi terpimpin, maka kekuasaan terpusat dan berada di tangan Presiden.  Akibatnya Presiden melakukan tindakan inskonstitusional baik dalam suprastruktur politik maupun infrastruktur politik.
Dalam kaitannya dengan HAM, telah terjadi pemasungan hak asasi manusia yaitu hak sipil dan hak politik (hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengantulisan.  Trlah terjadi sikap restriktif (pembatasan yang ketat oleh kekuasaan) terhadap hak sipil dan politik warga Negara.
d.     Periode Tahun 1966 – 1998
Setelah terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto, ada semangat penegakan HAM, yaitu :
1)    Seminar tahun 1967 gagasan pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi, dan pengadilan HAM untuk wilayah Asia.
2)    Seminar Nasional Hukum II tahun 1968, direkomendasikan paerlunya hak uji materiil (judicial review) guna melindungi HAM.
Pada sekitar awal tahun 1970-an sampai akhir tahun 1080-an oersoalan HAM di Indonesia mengalami kemunduran, yaitu HAM tidak lagi dihormati, dilindungi dan ditegakkan.  Pemikiran penguasa saat itu diwarnai penolakannya terhadap HAM karena sebagai produk pemikiran barat, individualistik, bertentangan dengan paham kekeluargaan, bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa yangtercermin dalam Pancasila.
Selain itu Bangsa Indonesia telah terlebih dahulu mengenal HAM sebagaimana tertuang dalam rumusan UUD 1945 yang lahir lebih dulu dibandingkan dengan Deklarasi Universal HAM.
Isu HAM sering kali digunakan oleh Negara-negara Barat untuk memojokkan Negara yang sedang berkembang seperti halnya Indonesia.
Walaupun pemikiran tentang HAM mengalami kemunduran, tetapi pemikiran HAM tetap berlanjut di kalngan masyarakat yang di motori oleh lembaga swadaya masyarakt (LSM) dan para akademisi yang focus pada penegakan HAM.  Upaya masyarakat dilakukan dengan lobi internasional terkait dengan pelanggaran HAM di Indonesia seperti kasus : Tanjung Priok, kasus Kedung Ombo, kasus DOM di Aceh, kasus Irian Jaya.
Upaya masyarakt ini berhasil terlihat pada era tahun 1990-an yang ditandai dengan terjadinya pergeseran strategi pemerintah dalam penegakan Ham dari represif dan defensive ke strategi akomodatif terhadap tuntutan yang berkaitan dengan penegakan HAM.
Salah satu sikap akomodatif pemerintah adalah dibentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) berdasrkan KEPRES No. 50 Tahun 1993 tanggal 7 juni 1993.
Tugas KOMNAS HAM, adalah untukmemantau dan menyelidiki pelaksanaan HAM serta memberi pendapat, pertimbangan, dan saran kepada pemerintah tentang pelaksanaan HAM.
Tujuan KOMNAS HAM, adalah untuk membantu pengembangan kondisi-kindisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila dan UUD RI 1945, Piagam PBB, Deklarasi Unversal HAM, Piagam Madinah, Khutbah Wada’, Deklarasi Kairo, dan Perundang-undangan lain yang terkait penegakan HAM.
3)    Periode Tahun 1998 – Sekarang
Pergantian pemerintahan tahun 1998 memberikan dampak yang besar terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia.
Strategi penegakan HMA pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu :
a.     Status penentuan (prescriftive status), yaitu telah ditetapkannya beberapa ketentuan perundang-undangan tentang HAM, seperti amandemen UUD 1945, ketetapan MPR, UU, Peraturan Pemerintah, dan perundangan lainnya.
b.     Penataan aturan secara konsisten (rule consistent behavior), mulai dilakukan pada pemerintahan Presiden Habibie, yaitu :
·        Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
·        UU No. 5 Tahun1999 tentang diratifikasinya Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan Kejam.
·        Konvensi ILO No. 106 tentang Penghapusan Kerja Paksa dengan UU No. 19 Tahun 1999.
·        Konvensi ILO No. III tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan dengan UU No. 21 Tahun 1999.
·        Konvensi ILO No. 138 tentang Usia minimum untuk Diperbolehkan Bekerja dengan UU No. 20 Tahun 1999.
·        Dicanangkannya program “Rencana Aksi Nasional HAM” tanggal 15 Agustus 1998, yang didasarkan pada 4 hal, yaitu :
1.     Persiapan pengesahan perangkat internasional di bidang HAM,
2.     Desiminasi informasi dan pendidikan bidang HAM,
3.     Penentuan skala prioritas pelaksanaan HAM,
4.     Pelaksanaan isi perangkat internasional di bidang HAM yang telah di ratifikasi (disyahkan) melalui perundang-undangan nasional.
C.     Tugas Mandiri
Berikan Contoh Perlindungan HAM di Indonesia :
No
Contoh Perlindungan HAM di Indonesia
1


2


3


4


5



Tuliskan Kembali Peraturan/Instrumen HAM yang pernah di Keluarkan di Indonesia :
No
Periode
Peraturan yang telah dibuat
1
Tahun 1945-1950


2
Tahun 1950-1959


3
Tahun 1959-1966


4
Tahun 1966-1998


5
Tahun 1998-Sekarang








Share:

2 komentar:


  1. State and state officials have an obligation to take action to protect and prevent individuals or groups who violate the rights of other individuals or groups.
    togel online

    BalasHapus
    Balasan
    1. SAYA SEKELUARGA INGIN MENGUCAPKAN BANYAK TERIMAH KASIH KEPADA AKI NAWE BERKAT BANTUANYA SEMUA HUTANG HUTANG SAYA SUDAH PADA LUNAS SEMUA BAHKAN SEKARAN SAYA SUDAH BISA BUKA TOKO SENDIRI,ITU SEMUA ATAS BANTUAN AKI YG TELAH MEMBERIKAN ANKA JITUNYA KEPADA SAYA DAN ALHAMDULILLAH ITU BENER2 TERBUKTI TEMBUS..BAGI ANDA YG INGIN SEPERTI SAYA DAN YANG SANGAT MEMERLUKAN ANGKA RITUAL 2D 3D 4D YANG DIJAMIN 100% TEMBUS SILAHKAN HUBUNGI AKI NAWE DI 085-218-379-259 ATAU KLIK SITUS KAMI PESUGIHAN TAMPA TUMBAL NYATA

      Hapus

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...