Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (KB. 19)


Kegiatan Belajar 19 ( 1 x pertemuan )

BAB 5  SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
 Standar Kompetensi
5. Menganalisis Sistem hukum dan peradilan internasional
Kompetensi Dasar
5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Menndeskripsikan mekanisme penyelesaian kasus internasional oleh mahkamah internasional.
2.     Menguraiakn prosedur penyelesaina kasus HAM melalui Mahkamah Internasional.
3.     Menjelaskan dampak suatu Negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional.

B. MATERI POKOK
    1.  Mekanisme kerja Mahkamah Internasional
    2.  Keputusan Mahkamah Internasional

C. URAIAN MATERI POKOK
    1.  Mekanisme kerja Mahkamah Internasional
           Mekanisme keja atau persidangan Mahkamah Internasional secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.

a. Mekanisme Normal  dengan urutan sebagaiberikut:
1.     Penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi.
Proses persidangan dimulai (beracara) dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antar yang bersengketa yang bersisi penerimaan Yuridiksi (kewenangan Mahkamah Internasional).  Dalam perjanjian khusus memuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti sengketa.
Bentuk lain dari proses awal persidangan selain yang disebutkan di atas yaitu penyerahan aplikasi yang berisi identitas pihak yang menyerahkan aplikasi (applicant), midentitas Negara yang menjadi pihak lawan (resfondent), dan pokok persoalan sengketa
2.     Pembelaan tertulis.
Bentuk pembelaan tertulis adalah berupa memori dan tanggapan memori.  Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan, dan penundukan (submissions) yang diminta.  Sedangkan tanggapan memori berisi argumen pendukung, atau penolakan atas fakta yang disebutkan dalam memori, tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori, dan putusan yang diminta, pada umumnya disertakan dengan dokumen pendukung.
3.     Presentasi pembelaan .
Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh pihak yang bersengketa maka dimulailah presentasi pembelaan yang bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki tertutup dan disetujui Mahkamah Internasional.  Masing-masing yang bersengketa memiliki kesempatan dua kali untuk memberikan presentasi pembelaannya di hadapan Mahkamah internasional.
4.     Keputusan.
Ada tiga kemungkinan kasus sengketa internasional selesai. Yaitu:
·        Para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum proses beracara atau bersidang selesai.
·        Bilamana pihak yang mengajukan aplikasi (applicant) atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses beracara.  Bila hal ini terjadi maka otomatis kasus atau sengketa tersebut selesai.
·        Apabila Mahkamah Internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan hukum melalui proses persidangan sesuai prosedur hukum internasional yang berlaku.

b. Mekanisme khusus.
1.     Keberatan awal, keberatan awal diajukan oleh pihak respondent karena Mahkamah internasional dianggap tidak mempunyai yuridikasi (kewenangan hukum), bahwa aplikasi yang diajukan oleh applicant tidak sempurna.  Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional yaitu menerima keberatan awal dan menutup kasus yang diajukan dan kedua adalah menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan.
2.     Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh pihak respondent karena ia menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.  Namun ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses persidangan di Mahkamah Internasional.  Persidangan tetap dijalankan dengan mekanisme normal dan akhirnya diberikan keputusan atas sengketa tersebut.
3.     Keputusan sela, pihak applicant dapat meminta mahkamah Internasional untuk membuat putusan sela (sementara) untuk member perlindungan terhadap subjek aplikasi.  Putusan sela Mahkamah Internasional dapat  berupa permintaan agar respondent tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam efektifitas putusan mahkamah Internasional.
4.     Beracara bersama, hal ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Internasional apabila ditemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara berbeda, namun mempunyai argumen dan tuntutan (petitum) yang sama atas satu pihak lawan yang sama.  Jadi satu Negara melawan beberapa Negara dengan materi sengketa yang sama dengan tuntutan yang sama pula.
5.     Intervensi, dalam sebuah persidangan dimungkinkan melakukan intervensi dimana Mahkamah  Internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa (non disputant party) untuk melakukan intervensi atas sengketa yang disidangkan.  Hal ini dilakukan manakala Negara yang tidak terlibat sengketa tersebut ada kemungkinan akan dirugikan dengan keputusan Mahkamah Internasional atas masalah yang diajukan para pihak yang bersengketa.
 
2.        Prosedur  penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah internasional.                 

Kasus Pelanggaran HAM
                                                          V
Proses pengadilan sampai penjatuhann sanksi
         
                                   
                                                                IV     
Pemerikasaan dan penyelidikan


                                                                   III
Komisi Tinggi HAM atau Lembaga HAM Internasional
            
                  
                                                           II      
Ada pengaduan dari Negara yang dirugikan
 
                                                                    I
Telah terjadi pelanggaran HAM
                                                                             


3.Keputusan Mahkamah Internasional
1.     Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer namun banyak yang dibebaskan.
2.     Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre.  Kompi Amerika menyapu warga desa denga  senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.
3.     Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.
4.     Pembersihan etnis Yahudi oleh Nazi Di Jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili  dan menghukum pelaku.
5.     Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang.  Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.
6.     Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Serbia  dan membunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia.  Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag, Belanda.
7.     Pemerintah Rwanda terhadap etnik Hutu : Selama  tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh oleh pemerintah Rwanda.  PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.
8.     Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003.  Malaysia adalah  pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormati keputusan tersebut.
9.     Kasus Timor Timur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum.  Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

4.  Dampak suatu Negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah         Internasional.
              Keputusan Mahkamah Internasional mengikat pihak yang    bersengketa,sehingga Negara yang bersangkutan wajib mematuhi keputusan      tersebut.  Apabila Negara yang bersangkutan tidak menjalannkan keputusan tersebut maka Negara lawan akan mengajukan permohonan kepada Dewan        Keamanan PBB agar keputusan Mahkamah Internasional dijalankan.    Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan agar keputusan itu dijalankan  atau  menetapkan tindakan yang diambil untuk Negara yang      tidak mau menjalankan keputusan itu.

C.  RANGKUMAN
1.  Mekasnisme kerja Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara ada dua macam yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.
2.  Prosedur kerja melalui mekanisme normal adalah penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan, keputusan.
3. Prosedur  kerja melalui mekanisme khusus yaitu keberatan awal, ketidak hadiran salah satu pihak (menolak yuridiksi Mahkamah Internasional) maka persidangan dilanjutkan melalui mekanisme normal, keputusan sela, beracara bersama (bila ada pihak lain yang dirugikan), intervensi negara lain jika keputusan yang diambil akan merugikan Negara lain tersebut.
4.  Prosedur penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Mahkamah Imnternasional adalah telah terjadi pelanggaran, pengaduan dari pihak yang dirugikan, pengaduan melalui komisi tinggi HAM internasional, pemeriksaan dan penyelidikan, proses pengadilan dan penjatuhan sanksi.
5.  Kasus-kasus yang telah diputuskan melalui Mahkamah Internasional, adalah pembunuhan rakyat Filipina oleh tentara Amerika, kasus My Lai Massacre di Cina oleh Amerika, Bom Atom di Jepang, kekejaman NAZI di Jerman, Kerja paksa oleh Jepang di Indonesia, Kekejaman pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi, Indonesia dengan Malaysia tentang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, Kasus Timor timur menjadi Negara merdeka melalui referendum, kekejaman Serbia di Bosnia dan Kroasia.

D. GLOSARIUM
·        Referendum    : Jajak pendapat
·        NAZI              : Partai pimpinan Adolf Hitler di jerman dan membunuh                                        etnis Yahudi.
·        My Lai Massacre     : pembantaian sadis oleh tentara Amerika
·        Pattitum                   : tuntutan
·        Putusan sela   : putusan sementara
·        Non disputant party          : Negara yang tak terlibat sengketa
·        Aplicant                   : pihak atau Negara yang mengajukan aplikasi atau                              tuntutan,  pihak penggugat.
·        Respondent    : pihak atau Negara  yang  digugat atau pihak lawan.
·        Submissions   : penundukan

TUGAS MANDIRI

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Kegiatan
Waktu
Ket.
5. Menganalisis system hukum dan peradilan internasional
5.3. Menghargai putusan mahkamah internasional

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah 2 pulau milik Indonesia yang sekarang beralih kepemilikannya ke Pemerintah Malaysia.  Kasus ini di bawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, namun juri memenangkan Malaysia sebagai pemilik ke dua pulau tersebut. 
Indonesia menghargai keputusan Mahkamah Internasional tersebut.
Tugasmu adalah: Cari informasi tentang ke dua pulau tersebut di internet atau sumber lain dan buat resensi tentang sebab-sebab dimilikinya  ke dua pulau tersebut oleh pemerintah Malaysia.
Diserahkan ke guru bidang studi paling lambat sebelum pelaksanaan ulangan semester genap.
Mandiri tidak terstruktur

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...