Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 4 Hubungan & Organisasi Internasional (KB. 13)



Kegiatan Belajar 13 ( 1 x pertemuan )
 BAB 4  HUBUNGAN DAN ORGANISASI INTERNASIONAL
 Standar Kompetensi
4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
Kompetensi Dasar
4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional.

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Mendeskripsikan makna perjanjian internasional.
2.     Mendeskripsikan macam-macam perjanjian internasional.
3.     Menjelaskan istilah-istilah perjanjian internasional.
4.     Menguraikan tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional.

B. MATERI POKOK
    1. Makna perjanjian internasional
    2. Macam-macam perjanjian internasional
    3. Istilah-istilah perjanjian internasional
    4. Tahap-tahap perjanjian internasional.

C. URAIAN MATERI POKOK
    1. Makna dan macam-macam perjanjian internasiuonal
            Perjanjian internasional merupakan ikatan hukum yang terjadi berdasarkan kata sepakat antar Negara-negara sebagai anggota organisasi bangsa-bangsa dengan tujuan melaksanakan hukum tertentu yang mempunyai akibat hukum tertentu bagi yang melaksanakannya.

            Pengertian menurut para ahli :
a. Prof. Dr. Kusumaatmaja, SH, perjanjian internasional adalah perjanjian          yang      diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan   akibat-akibat        hukum tertentu.       
b. Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian yang     diadakan oleh dua Negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan       akibat-akibat hukum tertentu. 
2. Macam-macam perjanjian internasional
                   Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:
                   1.  Jumlah pesertanya
                   2.  Srtrukturnya
                   3.  Objeknya
                   4.  Cara berlakunya

    Ad. 1. Dari jumlah pesertanya :
                             yaitu perjanjian bilateral dan multilateral.  Bilateral adalah perjanjian antar dua negara untuk mengatur kepentingan kedua belah pihak.  Perjanjian multilateral adalah diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-negara peserta perjanjian tersebut. Contoh perjanjian bilateral : Indonesia – Cina (dwikewarganegaraan), Indonesia – Malaysia (ekstradisi), Indonesia-Thailand (garis batas laut Andaman). Contoh multilateral adalah Konvensi Jenewa (perlindungan korban perang), Konvensi Wina (diplomatic), Konvensi Hukum Laut Internasional (laut teritorial, zona bersebelahan, ZEE dan landas benua)
          Ad. 2. Dari segi strukturnya :
yaitu ada perjanjian yang bersifat Law Making Treaties adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang berlaku bagi semua bangsa di dunia, Seperti konvensi Jenewa, konvensi Wina, konvensi hukum laut internasional. Sedangakan  ada perjanjian yang bersifat treaty contract adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Cina.
Ad. 3. Dari segi objeknya :
perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian yang berisi soal-soal politik, dengan perjanjian yang berisi soal-soal ekonomi, budaya, dll
Ad. 4. Dari segi cara berlakunya :
yaitu  perjanjian bersifat self-executing (berlaku dengan sendirinya) yaitu perjanjian itu langsung dapat berlaku setelah diratifikasi oleh negara peserta dan non self- executing, jika berlakunya perjanjian itu harus dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta terlebih dahulu.

3.  Istilah-istilah perjanjian internasional
·        Traktat (treaty) perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua negara atau lebih mencakup perjanjian bidang politik dan ekonomi.
·        Konvensi (Convention) persetujuan formal bersifat multilateral yang         tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (haigh Plicy) dilegalisasi oleh wakil yang berkuasa penuh.
·        Persetujuan (Agreement) perjanjian bersifat tekhnis atau administratif.      Tidak diratifikasi karena  sifatnya tidak seresmi atau seformal traktat atau          konvensi.
·        Perikatan ( Arrangement) adalah  istilah yang digunakan untuk transaksi yang sifatnya sementara.  Tidak diratifikasi.
·        Piagam (Statute) yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan leh       persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan atau kesatuan tertentu          seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak, lapangan        kerja.  Contoh  Piagam Kebebasan Transit.
·        Deklarasi (declaration) yaiut perjanjian internasinal yang berbentuk          traktat dan dokumen tidak resmi. 
·        Ketentuan Penutup (final Act) ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan, masalah yang disetujui konferensi        dan tidak diratifikasi.
·        Pakta (fact), menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi.  Misalnya Pakta Warsawa (mengenai Pertahanan ).


4. Tahap-tahap perjanjian internasional :
Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan tahap pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui  tiga tahap :
     a. Perundingan (Negotiation), perundingan tahap pertama tentang objek       tertentu, diwakili oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri         luar negeri atau duta besar dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh       (full powers)
  b. Penandatanganan (Signature), biasanya dilakukan oleh menteri luar          negeri atau kepala pemerintahan.  Tapi perjanjian belum dapat       diberlakukan        sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara.
               c.  Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat                                sementara   dan harus dikuatkan  dengan pengesahan atau penguatan                         yang disebut        ratifikasi.  Ratifikasi perjanjian internasional  dapat               dibedakan sbb:
      1. Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja      absolut dan pemerintahan otoriter.
                    2.  Ratifikasi oleh  badan  Legislatif  atau  DPR,  Parlemen tapi  jarang                    digunakan.
3.  Ratifikasi  campuran  antara  DPR (legislatif) dengan Pemerintah   (Eksekutif).

C. RANGKUMAN
1.  Menurut Prof. Dr. Kusumaatmaja, SH, perjanjian internasional adalah perjanjian      yang         diadakan antarbangsa yang bertujuan untuk menciptakan     akibat-akibat      hukum tertentu.
2. Menurut Konvensi Wina 1969, perjanjian internasional adalah perjanjian        yang     diadakan oleh dua Negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan         akibat-akibat hukum tertentu.  Tegasnya perjanjian         internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subyek hukum        internasional.
3. Openheimer-Leuterpacht, perjanjian internasional adalah perjanjian antar           Negara yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara pihak yang             mengadakannya.
4. Berdasarkan jumlah pesertanya perjanjian internasional dibedakan menjadi perjanjian bilateral dan perjanjian multilateral.
5. Berdasarkan strukturnya perjanjian internasional dibedakan menjadi perjanjian yang bersifat law making treaties dan bersifat treaty contract.
6. Dari segi objeknya perjanjian internasional dibedakan menjadi perjanjian masalah politik dengan perjanjian non politik seperti ekonomi, sosbud.
7. Perjanjian internasional kalau dilihat dari cara berlakunya dapat dibedakan mejadi self-executing (berlaku dengan sendirinya) dan non self executing (diadakan UU lebih dahulu baru bisa berlaku).
8. Perjanjian internasional dilihat dari insrumennya maka dapat dibedakan menjadi tertulis dan lisan.
9. Istilah – istilah dalam perjanjian internasional adalah traktat, konvensi, protocol, persetujuan, perikatan, proses verbal, piagam, deklarasi, modus Vivendi, pertukaran nota, ketentuan penututp (final act), ketentuan umum (general act), Caharter, pakta (fact), Covenant.
10. Tahapan pembuatan perjanjian internasional adalah perundingan (negotiastion),  penandatanganan (signature),  pengesahan (ratification).
11. ratifikasi perjanjian internasional dapat dilakukan oleh badan eksekutif, legislative, atau campuran antara eksekutif dengan legislative.

D. GLOSARIUM
·        Konvensi Wina              : persetujuan Wina tentang diplomatik
·        Dwi kewarganegaraan   : dua kewarganegaraan
·        Ekstradisi                      : penyerahan pelaku kejahatan ke Negara asalnya                                                 untuk diadili.
·        Bilateral                         : antar dua Negara
·        Multilateral                    : antar banyak Negara
·        Konvensi Jenewa           : persetujuan Jenewa tentang perlindungan korban                                                perang.
·        Laut territorial               : batas lautan suatu Negara sepanjang 12 mil
·        Zona bersebelahan                   : batas lautan suatu Negara sepanjang 12 mil di                                           luar laut teritorial.
·        ZEE (zona ekonomi ekslusif ) : batas laut suatu Negara sepanjang 200 mil
·        Landas benua                 : lautan diatas 200 mil
·        Landas kontinen            : daratan di luar laut territorial sedalam 200 m

UJI KOMPETENSI

1.  Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan oleh dua Negara atau lebih, yang bertujuan untuk mengadakan akibat-akibat hukum tertentu.  Tegasnya perjanjian internasional mengatur perjanjian antar negara saja selaku subyek hukum internasional. Definisi menurut …………
     a. Prof. Mochtar kusumaatmaja, SH                    d. Leuterpacht
     b. Konvensi Wina 1969                                       e. Konvensi Jenewa
     c. Openheimer
2.  Dari segi jumlah pesertanya perjanjian antara Indonesia dengan Cina masalah dwi kewarganegaraan termasuk perjanjian …………
     a. Bilateral                     c. Self executing                 e. Law making treaties
     b. treaty contract           d. Non self executing
3.  Dari segi cara berlakunya perjanjian antara Indonesia dengan Cina masalah dwi kewarganegaraan termasuk perjanjian …………
     a. Bilateral                     c. Self executing                 e. Law making treaties
     b. Treaty contract          d. Non self executing
4.  Dari segi strukturnya perjanjian antara Indonesia dengan Cina masalah dwi kewarganegaraan termasuk perjanjian …………
     a. Bilateral                     c. Self executing                 e. Law making treaties
     b. Treaty contract          d. Non self executing
5.  Perjanjian yang paling formal dalam perjanjian internasional, adalah …….
     a. Traktat      b. Konvensi        c. Protokol    d. Persetujuan    e. Perikatan
6.  Urutan pembuatan perjanjian internasional menurut konvensi wina 1969, adalah ……………………
     a. Perundingan-pengesahan-penandatanganan
     b. Perundingan-penandatanganan-pengesahan
     c. Penandatanganan-perundingan-pengesahan
     d. Pengesahan-perundingan-penandatanganan
     e. Pengesahan-penandatanganan-perundingan
7. Pengesahan atau ratification yang sering dipakai dalam perjanjian    internasional, adalah pengesahan oleh ……….
     a. Eksekutif     e. Eksekutif dengan Yudikatif                            e. Yudikatif
     b. Legislatif     d. Campuran antara legislative dengan eksekutif

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...