Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 3 PERANAN PERS (KB.7)

Kegiatan Belajar 7 ( Semester Genap )
BAB 1  PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
SK 3.  Mengevaluasi peranan pers dalam masyarkat demokrasi
KD 3.1.  Mendeskripsikan pengertian, fungsi, dan peranan serta perkembangan pers di Indonesia

A. Siswa diharapkan dapat :
1.     Menguraikan pengertian pers
2.     Menguraikan fungsi pers
3.     Mendeskripsikan perkembangan pers di Indonesia
4.     Menguraikan peranan pers di Indonesia

B. Materi Pokok
1.     Pengertian pers.
2.     Fungsi pers.
3.     Perkembangan pers di Indonesia.
4.     Peranan pers dalam masyarakat demokratis.

C. Uraian Materi Pokok
·        Pengertian Pers
Istilah “pers” berasal dari kata persen Belanda, press Inggris, yang berarti  “menekan” yang merujuk pada alat cetak kuno yang digunakan dengan menekan secara keras untuk menghasilka  karya cetak pada lembaran kertas.
Beberapa pengertian pers :
·        Kamus Umum Bahasa Indonesia, pers berarti :
1)    Alat cetak untuk mencetak buku atau surat kabar (mesin cetak, printer, sablon, fotocopy)
2)    Alat untuk menjepit, memadatkan (klem, staples, alat press,)
3)    Surat kabar dan majalah yang berisi berita
4)    Orang yang bekerja di bidang peresuratkabaran (reporter, kameraman, redaksi,  penyiar)
·        UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.


·        Fungsi  Pers
Pada pasal 3 UU No.40 Tahun 1999 tentang pers, disebutkan bahwa fungsi pers adalah sebagai berikut:
1)    Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
2)    Disamping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebahgai lembaga ekonomi.
Penjelasan :
A. Fungsi Informasi :  menyajikan informasi karena masyarakat memerlukan informasi tentang berbagai hal yang terjadi di masyarakat, dan Negara.
B. Fungsi Pendidikan : pers memuat tulisan-tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Misalnya cara menurunkan kolesterol/ruang kesehatan, tentang tehnologi, memuat tips-tips yang berguna bagi masyarakat.
C. Fungsi Hiburan : hal-hal yang bersifat hiburan sering dimuat pers untuk mengimbangi berita-berita berat (hard news) dan artikel-artikel yang berbobot.  Hiburan dapat berupa cerpen, cerita bergambar, cerita bersambung, teka-teki silang, pojok, karikatur.
D. Fungsi Kontrol Sosial : adalah sikap pers yang ditujukan terhadap perorangan atau kelompok dengan maksud memperbaiki keadaan melalui tulisan.  Tulisan yang dimaksud memuat kritik baik langsung atau tidak langsung terhadap aparatur Negara, lembaga masyarakat.  Contoh ketidakadilan, mengupas kebijakan yang tidak pro rakyat, dll
E. Fungsi sebagai Lembaga Ekonomi : Pers adalah sebuah berusahaan yang bergerak di bidang penerbitan.  Pers memiliki bahan baku yang diolah sehingga menghasilkan produk yang namanya  “berita” yang yang berkualitas dengan nilai jual tinggi.  Semakin berkualitas beritanya maka semakin tinggi nilai jualnya.  Pers juga menyediakan kolom untuk iklan.  Pers membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya.

·        Perkembangan Pers di Indonesia
Dr. Krisna Harahap membagi periode perkembangan pers di Indonesia menjadi lima, yaitu :
1)    Era Kolonial  ( s/d  1945 )
2)    Era demokrasi Liberal ( 1949 – 1959 )
3)    Era Demokrasi terpimpin ( 1959 – 1966 )
4)    Era Orde Baru ( 1966 – 1998 )
5)    Era reformasi ( 1998 – Sekarang )


A. Era Kolonial ( s/d 1945)a ini
                    Pada era ini dibagi menjadi masa penjajajhan Belanda dan Jepang.  Perkembangan media masa pada era ini sangat tetekan.   
                   Masa Belanda : untuk membendung pengaruh pers, Belanda mengeluarkan dua jenis undang-undang yaitu Persbreidel Ordonantie dan Haatzai Artekelen.  Persbreidel Ordonantie adalah hak penjajah belanda untuk menghentikan penerbitan pers Indonesia yang dianggap berbahaya.  Sedangkan Haatzai Artekelen adalah pasal yang memberi ancaman hukuman terhadap siapapun yang menyebarkan permusuhan, kebencian, serta penghinaan terhadap pemerintah Nederland dan hindia belanda atau warga hindia belanda baik melalui tulisan atau secara langsung dan tidak langsung.  Pada masa ini pers harus berbahasa belanda dan orang pribumi tidak boleh memegang posisi strategis dalam media massa itu.
          Masa Jepang perjuangan bangsa Indonesia bukan melalui pena atau tulisan tetapi melalui perjuangan bawah tanah misalnya : organisasi keagamaan, pendidikan tanpa sepengetahuan Jepang.  Kelebihan pers pada masa Jepang adalah boleh berbahasa Indonesia dan orang pribumi dilatih untuk mengerjakan pekerjaan pers itu.  Oleh karena setelah Indonesia merdeka perusahaan Koran Jepang seperti Soeara Asia di Surabaya, Tjahaja di Bandung, dan Sinar Baroe di semarang dijadikan alat propaganda oleh bangsa Indonesia dalam menyiarkan proklamsi dan lagu Indonesia raya.
         
          B.  Era Demokrasi Liberal (1945 – 1959)
             Landasan kemerdekaan pers adalah Konstitusi RIS 1949 dan UUD Sementara 1950.  Pada pasal 19 Konstitusi RIS 1949, dan dicantumkan juga pad UUDS 1950 disebutkan  “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.
             Pembatasan diawali dengan adanya keluhan dari wartawan lokal terhadap pers Belanda dan Cina.  Karena pada saat itu pers asing diperbolehkan. Kemudian untuk menghindari adanya rongrongan terhadap Pancasila dan UUD oleh media asing maka pemerintah mengadakan pembreidelan pers.  Tetapi pembreidelan  ini bukan untuk media asing saja tetapi diberlakukan juga terhadap media lokal.
              
           C.  Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
              Beberapa hari setelah Dekrit Presiden yang menyatakan kembali ke UUD 1945, penekanan pers terus berlangsung dengan penutupan  Surat kabar Republik, Pedoman, Berita Indonesia, dan Sin Po di Jakarta. Alasan penutupan pers di era ini adalah pidato menteri muda penerangan Maladi menyatakan “…Hak kebebasan individu disesuaikan dengan hak kolektif seluruh bangsa dalam melaksanakan kedaulatan rakyat.  Hak berpikir, menyatakan pendapat, dan memperoleh penghasilan sebagaimana yang dijamin UUD 1945 harus ada batasnya yaitu keamanan Negara, kepentingan bangsa, moral, dan kepribadian Indonesia, serta tanggung jawab kepada Tuhan YME”.
             
          D. Era Orde Baru ( 1966 – 1998)
                             Dengan pengalaman pers di masa orde lama maka Pemerintah orde baru ingin membuang jauh penekanan pers maka dicetuskan pers Pancasila.                       Menurut sidang Pleno XXV Dewan Pers (Desember 1984), Pers Pancasila adalah pers Indonesia yang orientasi, sikap, dan tingkah lakunya didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.                              
                             Kebebasan ini telah didukung dengan lahirnya UU Pokok Pers No. 11 tahun 1966, yang menjamin tidak ada sensor, pembreidelan dan setiap warga Negara punya hak untuk menerbitkan pers yang bersifat kolektif dan tidak perlu ada Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).
                             Kebebasn pers ini hanya berlangsung 8 tahun, sebab dengan terjadinya “Peristiwa Malari” (Peristiwa Lima Belas Januari 1974) disebabkan adanya berita-berita yang terlalu bebas tanpa sensor yang menyiarkan berbagai hal yang dapat menyulut emosi mahasiswa untuk melakukan demontrasi pada pemerintah orde baru.                         
                             Keadaan pers setelah peristiwa MALARI adalah tidak bebas, pers mewakili penguasa, pemerintah atau Negara, pers tidak menjaankan fungsi kontrol sosialnya dengan kritis, mirip dengan di masa demokrasi terpimpin, hanya bedanya di masa Orde Baru, pers dipandang sebagai institusi politik yang harus diatur dan dikontrol  sepak terjangnya karena membahayakan pemerintahan.

           E. Era reformasi (1998 – sekarang )
                             Kalangan pers dapat bernafas lega di era reformasi dengan adanya  UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 40 tahun 1999 tentang pers. 
                             Pada pasal 4 UU tentang pers tersebut dijamin bahwa kemerdekaan pers sebagai hak asasi warga Negara.  Jadi tidak perlu surat ijin usaha penerbitan pers (SIUPP), tidak ada penyensoran, pembreidelan, dan pelarangan penyiaran.
                             Selain itu wartawan juga memiliki hak tolak, yaitu hak wartawan  tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.  Tujuan Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi.  Hak itu dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan pejabat penyidik atau menjadi saksi di pengadilan. 
                             Hak tolak tidak berlaku atau dapat dibatalkan demi keamanan, keselamatan Negara, atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan, seperti teroris, pemberontak, penjahat, dll.
                             Dengan adanya kebebasnan pers maka tantangan terberat adalah kebebasan pers itu sendiri, artinya sanggupkah seorang wartawan atau sebuah perusahaan penerbitan untuk tidak menodai arti kebebasan itu dengan tidak menerima pemberian atau godaan-godaan material yang berhubungan dengan sebuah berita atau publikasi sebuah berita.

·        Peranan pers dalam masyarakat demokratis
Menurut UU No. 40 tahun 1999 tentang pers, maka pers nasional melaksanakan peranan sebagai berikut :
1)    Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan informasi.
2)    Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebhinekaan.
3)    Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
4)    Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar.
5)    Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Glosarium
·        Buletin                           : surat selebaran, pengumuman
·        Totaliter                         : serba untuk negara
·        Fasistis                          : menolak demokrasi dan kebebasan,
                                        mendewakan negara sebagai alat kekuasaan.
·        SIUPP                            : Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers
·        Peristiwa Malari            : Peristiwa Lima Belas Januari 1974, yaitu
                                        demontrasi mahasiswa di jakarta
       
Rngkuman
          Istilah Pers mengacu dari alat cetak pertama yang digunakan dengan cara menekan press.  Namun seiring dengan perkembangan zaman pengertian pers berkembang menjadi segala sesuatu yang bersinggungan dengan media massa media cetak dan media elektronik.
          Fungsi pers adalah sebagai wahana informasi, wahana pendidikan, wahana kontrol sosial, dan sarana hiburan.  Sebagai informasi maka media massa itu memberikan informasi yang mengandung pengetahuan sehingga menambah wawasan masyarakat.  Fungsi kontrol sosial upaya pers untuk memperbaiki, mengontrol, kebijakan yang kurang baik menjadi lebih baik untuk kepentingan masyarakat.  Fungsi pers sebagai lembaga ekonomi adalah media massa adalah perusahaan yang bergerak dibidang pemberitaan yang memerlukan biaya operasional dengan menjual berita yang berkualitas dan media iklan.
          Perkembangan pers di Indonesia dimulai sejak kolonial, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, orde baru, dan reformasi.  Kecuali pada era reformasi pers di Indonesia mendapat tekanan baik dari penjajahan Belanda dan Jepang, pemerintah orde lama, rezim orde baru.  Baru pada zaman reformasi pers dianggap sebagai Hak Azasi Manusia dengan dikeluarkannya UU no. 39 tahun 1999 dan UU no. 40 tahun 1999 tentang pers.

UJI KOMPETENSI ( I )
1.  Kata pers berasal dari persen (belanda) dan press (Inggris) yang berarti menekan.  Menekan merujuk dari alat cetak kuno yang digunakan dengan cara ........
a.     Menekan                          c. Memadatkan              e. Ditarik
b.     Menjepit                          d. Menuliskan
2.  Berikut ini yang termasuk pengertian pers menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), adalah ……
a.     Mengolah berita                                  d. Orang yang bekerja dipersuratkabaran
b.     Menyimpan berita                                        e. Menyampaikan informasi
c.      Menyiarkan berita
3.  Kebebasan pers di Indonesia didukung dengan lahirnya UU tentang pers, yaitu .......
a.     UU No. 39 tahun 1999                       d. UU No. 40 tahun 2000
b.     UU No. 40 tahun 1999                       e. UU No. 40 tahun 2000
c.      UU No. 39 tahun 2000
6.  Pers menyajikan iklan, maka pers menjalankan fungsi sebagai ………..
a.     Media informasi                                 d. Media kontrol sosial
b.     Media pendidikan                               e. Lembaga ekonomi
c.      Media hiburan
7.  Apabila media massa itu menyajikan informasi yang menyangkut ilmu pengetahuan seperti resep masakan sehingga menambah pengetahuan untuk para ibu, maka pers dalam hal ini berfungsi sebagai ………
a.     Media informasi                                 d. Media kontrol sosial
b.     Media pendidikan                               e. Lembaga ekonomi
c.      Media hiburan
8.  Penjajahan Belanda menekan perkembangan pers di Indonesia dengan mengeluarkan aturan ……
a.     Persbreidel ordonantie                                           d. Nedrland Reglemen
b.     Haatzai artekelen                                                   e. Nederlandbreidel ordonatie
c.      Persbreidel ordonantie dan haatzai artekelen
9.  Alasan pemerintah membatasi penerbitan asing di masa demokrasi liberal, adalah ….
a.     Pemerintah khawatir terjadinya rongrongan terhadap Pancasila dan UUD 1945
b.     Takut terjadi bentrokan antara wartawan lokal dengan asing
c.      Takut terjadi demonstrasi yang ditunggangi pihak asing
d.     Keluhan penerbit lokal karena kalah bersaing dengan asing
e.      Takut terjadi penjajahan kembali karena informasi koran asing
10.            Pembatasan pers di masa demokrasi terpimpin diadakan setelah terjadinya dekrit presiden 5 juli 1959 secara  besar-besaran dengan alasan ……
a.   Demi keamanan negara dan kepentingan bangsa, moral, dan Tuhan YME
b.  Pengalaman di masa demokrasi liberal
c.   Pers diambil alih oleh pemerintah/pemimpin
d.  Agar pergantian sistem demokrasi tidak terjadi lagi
e.   Pers hanya menjelekkan pemerintah saja
11.            Melihat penekanan pers di masa orde lama maka pada awal pemerintahannya rezim orde baru akan membuang jauh penekanan terhadap kebebasan pers, maka dicetuskanlah .......
a.      Kode etik jurnalistik                                  d. Pers tanggungjawab sosial
b.     Pers yang bebas dan bertanggungjawab     e. Pers libertarian
c.      Pers Pancasila
12.            Pers yang sehat dan bertanggung jawab dalam menjalankan dan penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat, kontrol sosial yag konstruktif, adalah .........
a.        Definisi pers Pancasila                     d. Hakekat pers libertarian
b.        Hakekat pers Pancasila                    e. Definisi pers tanggungjawab sosial
c.         Hakekat kebebasan pers
13.            Kebebasan pers di awal orde baru adalah ditandai dengan keluarnya UU pokok pers yaitu tidak ada sensor, tidak ada pembreidelan, tidak perlu SIUPP kalau mau mendirikan penerbitan ...................
a.        UU No. 10 tahun 1966                    d. UU No. 13 tahun 1966
b.        UU No. 11 tahun 1966                    e. UU No. 14 tahun 1966
c.         UU No. 12 tahun 1966
14.   Kebebasan pers dimasa orde baru hanya berlangsung selama delapan tahun setelah itu terjadi penekanan kebebasan pers, disebabkan oleh ....
a.     Peristiwa Tanjung Periuk                 d. Kerusuhan Mei 1998
b.     Insiden Semanggi 1998                    e. Insiden Trisakti 1998
c.      Peristiwa Malari 1974
15.   Alasan rezim orde baru menekan kebebasan pers, bahkan pers dianggap sebagai institusi politik yang harus diatur dan dikontrol, adalah .......
a.     Berita bebas, menyulut emosi mahasiswa untuk berdemonstrasi
b.     Wartawan menghasut rakyat melalui tulisan
c.      Media ajang saling fitnah memfitnah
d.     Media menjelekkan pemerintah sehingga rakyat tidak suka
e.       Media massa adalah lawan politik dari pemerintah ORBA
16.   Pers di masa reformasi dapat bernapas lega dengan udara kebebasan pers, sebab pers dimasukkan sebagai .........
a.     Profesi yang terhormat                   
b.     Pahlawan dengan ketajaman pena
c.      Hak Azasi Manusia
d.     Pengawal aspirasi rakyat
e.      Pengereksi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat
17.   Dalam hal melindungi narasumber, wartawan memiliki hak ........
a.     Hak jawab                                                           d. Hak tolak
b.     Hak koreksi                                                        e. Hak off the record
c.      Hak embargo (menghentikan penyiaran)
18.   Hak tolak adalah hak wartawan untuk tidak mengungkapkan identitas sumber berita atau keberadaan narasumber demi keamanan dan keselamatan narasumber dan keluarganya.  Hak tolak gugur bila ……..
a.     Berita tersebut tidak memililki narasumber
b.     Untuk keselamatan dan kepentingan bangsa dan negara
c.      Berita yang ditampilkan hanya menyangkut perorangan
d.     Berita yang ditampilkan adalah berita politik
e.      Berita yang ditampilkan merupakan hasil pikiran wartawan itu sendiri
19.   Tantangan terberat dari adanya kebebasan pers saat ini adalah ……….
a.     Kebebasan pers itu sendiri / melaksanakan kode etik jurnalistik
b.     Banyaknya saingan dalam dunia pemberitaan
c.      Sulitnya mendapat berita yang akurat dan benar
d.     Sering terjadi demonstrasi  dimana pers disebut sebagai penyebabnya
e.      Kemampuan atau kompetensi wartawan / insan pers rendah
20.   Apabila berita yang dimuat di media massa itu merupakan kritik terhadap pemerintah baik langsung atau tidak,  adalah  fungsi pers sebagai ..........
a.     Fungsi informasi                           c. Fungsi Hiburan           e. Fungsi Kontrol Sosial  
                    b.  Fungsi pendidikan             d. Fungsi ekonomi

UJI KOMPETENSI ( II )
Uraiakan dengan singkat perkembangan pers  di zaman :
1.     Kolonial !
      Kata kunci untuk jawaban siswa adalah :
·        Pers tertekan baik masa Belanda atau masa Jepang
·        Belanda mengeluarkan Persbreidel Ordonatie dan Haatzai Artekelen
2.     Demokrasi Liberal !
Kata kunci untuk jawaban siswa adalah :
·        Pers dibatasi / ditekan
·        Adanya keluhan wartawan lokal terhadap wartawan asing
·        Rongrongan terhadap Pancsila dan UUD 1945
3.     Demokrasi terpimpin !
Kata kunci untuk jawaban siswa  adalah :
·        Pers dibatasi / ditekan dan penutupan beberapa surat kabar
·        Pembatasan dengan alasan keamanan bangsa dan negara serta kepentinagan  moral
4.     Era orde baru !
Kata kunci untuk jawaban siswa adalah :
·        Awalnya pers bebas
·        Pers Pancasila
·        Meletus peristiwa Malari 1974
·        Pers tidak bebas/ditekan/disensor
5.     Reformasi !
Kata kunci untuk jawaban siswa adalah :
·        Pers sebagai hak azasi manusia
·        UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers
·        Wartawan punya hak tolak
     
Catatan : untuk guru bila memenuhi kunci jawaban diatas agar pekerjaan siswa-siswi           dibenarkan!


          

TUGAS INDIVIDUAL
Cari berita di Koran atau majalah yang berkaitan dengan fungsi pers sebagai media pendidikan, Fungsi hiburan, fungsi kontrol sosial dan sebagai lembaga ekonomi.  Jawaban boleh dilembar kerja lain!

Fungsi Media Massa
Tempel/tulis petikan media massa


Pendidikan
Kata kunci adalah kliping/koran yang memuat berita-berita tehnologi, tips-tips, cara-cara yang berguna bagi kehidupan  masyarakat, berita yang meningkatkan pengetahuan misalnya kolom konsultasi kesehatan, tentang pelajaran
Hiburan
Kunci jawaban siswa : bisa ditempeli karikatur, komik bersambung, petikan cerpen, anekdot

Kontrol sosial
Kata kunci jawaban siswa : kliping tentang demontrasi, petikan berita berupa kritik, petikan berita hukuman bagi pelaku kejahatan, hukuman berat utnuk koruptor, hukuman mati untuk kejahatan narkoba

Lembaga ekonomi
Kata kunci adalah petikan iklan, iklan dalam bentuk gambar atai iklan bentuk teks, bahkan mungkin iklan dalam bentuk suara

               
Catatan : untuk guru bila memenuhi unsur-unsur jawaban diatas agar pekerjaan siswa-          siswi dibenarkan!

Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...