Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 3 PERANAN PERS (KB.8)

Kegiatan Belajar 8 ( Semester Genap )
BAB 1  PERANAN PERS DALAM MASYARAKAT DEMOKRASI
SK 3.  Mengevaluasi peranan pers dalam masyarkat demokrasi
·        KD 3.2.  Pers yang bebas dan bertanggung jawab sesuai kode etik jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia

A.  Tujuan  bahasan ini siswa diharapkan dapat :
1.     Menguraikan pengertian Kode Etik Jurnalistik
2.     Menganalisis Kode Etik Jurnalistik dalam masyarakat demokratis di Indonesia
3.     Menunjukkan contoh penyimpangan Kode Etik oleh berbagai media
4.     Menguraikan upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan Pers di Indonesia
B. Materi Pokok
1. Pengertian Kode Etik Jurnalistik
2. Menganalisis pasal kode etik jurnalistik
3. Penyimpangan kode etik jurnalistik oleh berbagai media.
4. Upaya-upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers.
C. Uraian Materi Pokok
1.  Pengertian kode etik jurnalistik dan dewan pers :
·        Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata karma penerbitan.
·        Menurut pasal 15 ayat 1 dan 2 UU tentang Pers,  dewan Pers adalah dewan yang bersifat independen, yang terdiri dari wartawan, pimpinan perusahaan pers, tokoh masyarakat ahli bidang pers atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi  wartawan, dan organisasi perusahaan pers.
2.  Menganalisa pasal-pasal kode etik jurnalistik
       Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan mentaati kode etik jurnalistik.
Pasal 1
Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
Analisa :
a.     Independen artinya peristiwa sesuai denagn fakta tanpa campur tangan dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers
b.     Akurat artinya benar sesuai keadaan ketika peristiwa terjadi
c.      Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara dalam pemberitaan
d.     Tidak beritikad buruk berarti tidak berniat sengaja untuk menimbulkan kerugian pihak lain
Pasal 2
Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
Analisa:
Cara-cara yang professional itu adalah:
a.      Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
b.      Menghormati hak privasi pihak lain (pribadinya)
c.       Tidak menyuap
d.      Pengambilan, pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi sumbernya, tidak melakukan plagiat (jiplak)
e.       Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara;
f.        Peliputan berita investigasi  dapat dilakukan untuk kepentingan umum.
Pasal 3
Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
 Analisa :
a.      Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
b.      Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
c.       Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan.  Berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
d.      Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang sebelum terbukti kebenarannya.
Pasal 4
Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.
Analisa
a.      Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.
b.      Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang disengaja dengan niat buruk.
c.       Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.
d.      Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
e.       Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.  
Pasal 5
Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
Analisa
a.      Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.
b.      Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6
Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
 Analisa
a.      Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
b.      Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.
Pasal 7
Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.
Analisa
a.      Hak tolak adalak hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.
b.      Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.
c.       Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya.
d.      “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.
Pasal 8
Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
Analisa
a.      Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.
b.      Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9
Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
Analisa
a.      Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.
b.      Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.
Pasal 10
Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
Analisa
a.      Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
b.      Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11
Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Analisa
a.      Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
b.      Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
c.        Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki.

Catatan :
          Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.
                Bila pelanggaran sudah menjurus ke ranah hukum maka kasus diserahkan kepada pihak berwajib untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
          Jadi kode etik berisi kaidah penuntun yang memberi arah yang jelas kepada wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan dalam kerja jurnalistik.  Kode etik jurnalistik pada dasarnya adalah rambu-rambu untuk menghindarkan wartawan dari kesalahan yang tidak perlu terjadi dalam melakukan kerja jurnalistik seperti penyajian berita secara tidak seimbang, cenderung provokatif,  emosional, melintir berita, fitnah, seronok.   



3. Penyimpangan Kode Etik Jurnalistik oleh Berbagai Media
          Berikut ini contoh-contoh kasus penyimpangan terhadap kode etik jurnalistik yang  saya  unduh dari sumber aslinya http://www.alhamdriatnaanwar.com  :
a)     Sumber imajiner : sumber berita tidak ada atau  rekayasa wartawan
b)    Masih dipasang foto korban asusila terutama anak-anak
c)     Masih melanggar makna off the record
d)    Tidak memperhatikan kredibilitas nara sumber jadi berita sebaiknya tidak dipublikasikan
e)     Masih melanggar hak privasi (seperti masuk rumah nara sumber tanpa konfirmasi terlebih dahulu)
f)      Menyiarkan ilustrasi atau gambar sembarangan tidak sesuai dengan isi berita
g)     Wawancara fiktif  hasil rekayasa
h)    Tidak memakai akal sehat (berita harus terbukti kebenarannya)
i)       Sumber berita tidak jelas
j)       Tidak melayani hak jawab dengan benar
k)    Masih membocorkan identitas narasumber

4)    Upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan pers :
1)    Diberlakukan kembali sensor, adalah pengawasan dan kontrol informasi atau gagasan yang beredar dalam suatu masyarakat.  Seperti pengawasan atas buku, majalah, pertunjukan, film, program televisi dan radio, laporan berita, dan media komunikasi lain dengan tujuan mengubah atau menghilangkan bagian tertentu yang dianggap tidak diterima atau tidak sopan, melanggar kode etik jurnalistik.
2)    Penerbitan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers).
3)    Dibuatnya  UU No. 40 tahun 1999 tentang kebebasan pers dank ode etik jurnalistik
4)    Pembreidelan, yaitu pencabutan izin terbit, dan berikut ini daftar nama majalah dan harian yang telah di tutup pemerintah RI :
Nama media massa
Jenis media massa
Tanggal dibreidel
Keng Po
Surat Kabar
1 Agustus 1957
Pos Indonesia
Surat Kabar
1957
Indonesia Raya
Surat Kabar
16 Agustus 1958
Star weekly
Surat Kabar
1961
Indonesia Raya
Surat Kabar
15 Januari 1974
Prioritas
Majalah Berita
1986
Sinar Harapan
Surat Kabar
Oktober 1986
Monitor
Tabloid Televisi, Radio dan Film
1992
Detik
Tabloid Berita
1994
Editor
Majalah Mingguan Berita
1994
Tempo
Majalah Mingguan Berita
1994, minta maaf dan terbit lagi
Perspektif
Acara talk show televisi
1995
Dialog Aktual
Acara talk show televisi
1998
Radio Era Baru
Radio
Era Reformasi

5)    Keinginan DPR untuk mengamandemen UU pers dan UU penyiaran
6)    Perilaku aparat dengan menelpon redaktur, melakukan kekerasan pada wartawan, bahkan pembunuhan wartawan.
7)    Pengadilan massa seperti merusak kantor dan peralatan media massa karena dipicu tulisan si wartawan yang dianggap melanggar kode etik jurnalistik
8)    Perilaku pers itu sendiri, perolehan laba menjadi lebih utama dari pada penyajian berita yang berkualitas dan memenuhi standar etika jurnalistik, akibatnya beberapa media tumbuh menjadi kekuatan anti demokrasi, sehingga lebih mengutamakan hiburan daripada memberikan informasi yang syarat makna.
Glosarium
·        Imajiner      : hayalan
·        Kredibilitas : kepercayaan, dapat dipercaya
·        Narasumber         : pemberi keterangan, informasi
·        Ilustrasi      : gambaran, penjelasan, lukisan, pembuatan agar lebih jelas
·        Fiktif           : tidak nyata , berdasar hayalan, bersifat fiksi
·        Distorsi       : pemutar balikan fakta atau kenyataan

Rangkuman
Kode etik jurnalistik adalah tata aturan susila kewartawanan untk mengatur sikap, tingkahlaku dan tata karma penerbitan.  Tujuan diadakannya kode etik jurnalistik ini agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
Penyimpangan-penyimpangan terhadap kode etik jurnalistik masih terjadi seperti sumber imajiner, pemuatan foto korban asusila, melanggar privasi seseorang, masih membocorkan identitas narasumber, gambar atau ilustrasi tidak sesuai dengan berita, nara sumebr yang tidak kredibel, wawancara fiktif.
Upaya pemerintah yang menjurus ke pembatasan pers adalah masih adanya sensor, keinginan DPR untuk membuat UU penyiaran, perilaku aparat yang mengintimidasi dan mengancam wartawan, informasi yang kurang bermakna dari wartawan sendiri, pengadilan massa dengan anarkisme terhadap media massa yang dianggap melanggar kode etik.


UJI KOMPETENSI ( I )
1.  Kode etik jurnalistik adalah aturan tata susila kewartawanan, norma tertulis yang mengatur sikap, tingkah laku, dan tata krama penerbitan.  Definisi menurut ……
a.        Dewan Pers                                                c. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)
b.        Kamus Umum Bahasa Indonesia      d. Organisasi Wartawan Indonesia
c.         UU No. 40 tahun 1999 tentang pers
2.  Pada pasal 11 kode etik jurnalistik menyatakan wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan bertita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.  Kata akurat berarti ……
a.        Memberitakan peristiwa sesuai dengan hati nurani
b.        Berita dapat dipercaya, sesuai keadaan objektif saat terjadi
c.         Para pihak mendapat kesempatan setara untuk diberitakan
d.        Tidak menimbulkan kerugian pihak lain dengan sengaja
e.         Berita yang disajikan sesuai dengan selera masyarakat
3.  Pada pasal 2 kode etik jurnalistik dinyatakan bahwa  wartawan Indonesia menempuh cara-cara profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.  Dibawah ini yang merupakan cara yang tidak professional adalah ……
a.        Menunjukkan identitas diri pada narasumber
b.        Menghormati hak  privasi
c.         Tidak menyuap
d.        Menghasilkan berita yang faktual
e.         Menyiarkan berita dengan izin narasumber 
4.  Yang di maksud azas praduga tak bersalah pada pasal 3 kode etik jurnalistik adalah ….
a.        Prinsip tidak menghakimi seseorang
b.        Melakukan pengecekan sebelum berita dimuat
c.         Menganggap berita itu benar sebelum ada protes dari seseorang.
d.        Mengagangap narasumber adalah orang yang dapat dipercaya
e.         Tidak berprasangka buruk kepada narasumber siapapun orangnya
5.  Di pasal 4 kode etik jurnalistik menyatakan bahwa wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong , fitnah, sadis, dan cabul.  Maksud kata  sadis dalam pasal ini ……
a.        Tidak menampilkan berita / adegan / film laga
b.        Tidak memuat berita pembunuhan
c.         Kejam tanpa belas kasihan
d.        Watawan harus lembut dalam membuat berita apa saja
e.         Wartawan tidak membuat berita atau gambar erotis
6.  Penundaan pemuatan dan penyiaran berita sesuai permintaan narasumber, disebut ……
a.        Hak tolak    b. Hak jawab        c. Off the record    d. Hak koreksi       e. Embargo
7.  Kata diskriminasi pada pasal 8 kode etik jurnalistik mengandung arti …….
a.        Perbedaan suku dan ras, dan agama
b.        Pembedaan perlakuan
c.         Merendahkan martabat orang lemah
d.        Memilah antara kepentingan pribadi dengan kepentingan masyarakat
e.         Memilih antara berita buruk dengan berita yang baik
8.  Hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, disebut hak ……
a.        Jawab         b. Koreksi             c. Proporsional       d. Tolak         e. Embargo
9.  Hak seseorang atau kelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya, disebut hak  ……
a.        Jawab         b. Koreksi            c. Proporsional          d. Tolak          e. Embargo
10.      Distorsi peraturan perundangan adalah salah satu upaya untuk mengendalikan kebebasan pers.  Contohnya adalah ……
a.     UU Penyiaran              c. Pencabutan izin terbit                    e. UU hak Cipta
b.     Perilaku aparat            d. UU hak paten
11.      Di era reformasi ini masih ada pembreidelan terhadap media massa yang dianggap melanggar kode etik jurnalistik, adalah ……
a.     Radio Suara Mahardika     c. Dialog tv persfektif            e. Majalah Detik dan Editor
b.     Radio Era Baru               d. Dialog aktual
         
UJI KOMPETENSI ( II )
1.  Bilamana sensor terhadap pemberitaan itu dapat dibenarkan ?
Jawaban : apabila tayangan atau pemberitaan media massa itu menyalahi kode etik   jurnalistik dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.  Tayangan yang harus disensor adalah  diskriminatif, isu SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), pornografi, pornoaksi, kekerasan.
2.  Mengapa kode etik jurnalistik perlu ada?
Jawaban : agar masyarakat memperoleh informasi yang akurat, berkualitas, benar dan ojektive sesuai dengan kejadian sebenarnya bukan rekayasa hanya untuk sensasi dan media massa menjadi laris banyak di tonton dan banyak dibeli.
 
Uji Kompetensi Tugas Mandiri Individual
Kemukakan contoh-contoh penyimpangan terhadap kode etik jurnalistik oleh media massa di Indonesia !

Uraian Kegiatan
Jawaban kamu
·  Menganalisis pelanggaran kode etik jurnalistik dari Tayangan TV, Koran,  siaran radio, atau internet.
·    Pelanggaran tersebut melanggar pasal berapa kode etik jurnalistik.
Indikator jawaban siswa :
·     Judul berita/nama acara :
·     Nama pelanggaran :
·     Pasal berapa dan mengapa :



Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...