Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN (KB. 6)

Kegiatan Belajar 6 ( Semester Ganjil )
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
SK 2.  Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
KD 2.3.  Membandingkan pelaksanaan sistem pemerintahan yang berlaku di Indonesia dengan negara lain

A. Tujuan siswa diharapkan dapat :
1.     Menguraikan kelebihan sistem pemerintahan Indonesia
2.     Menguraikan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia
3.     Membandingkan system pemerintahan Indonesia dengan Negara lain.

B. Materi Pokok
1.     Kelebihan sistem pemerintahan Indonesia
2.     Kelemahan sistem pemerintahan Indonesia
3.     Perbandingan pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan Negara lain

C. Uraian Materi Pokok
A.      Kelebihan dan kelemahan sistem pemerintahan Indonesia
        Berbicara kelebihan sistem pemerintahan nindonesia maka tidak lepas dari kelebihan sistem pemerintahan presidensial yang telah kita bahas pada kegiatan belajar ke empat modul ini.  Walaupun demikian kita akan melihat lebih khusus kelebihan untuk sistem presidensial yang digunakan Indonesia. 
Kelebihan-kelebihan itu antara lain :
No
Kelebihan
No
Kelemahan
1
Presiden tidak gampang untuk dimasgulkan atau diturunkan karena mekanisme pemberhentian presiden membutuhkan kehadiran ¾ anggota MPR dan 2/3 suara sah untuk memutuskan apakah presiden dipecat atau tidak setelah MK menyatakan bersalah

1
Karena sulit untuk dilengserkan bisa menjurus pada kekuasaan yang otoriter
2
Dalam UUD 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum dan sistem konstitusional, jadi hukum segala-galanya, dan penyelnggara negara harus berdasarkan atas konstitusi

2
Hukum belum  memihak kepada rakyat kecil atau penerapan hukum dan keadilan masih pandang bulu atau tebang pilih.  Hukum saat ini masih tumpul ke atas dan tajam ke bawah.
Masih ada aparat penegak hukum yang masih bisa diajak kolusi, disuap
3
Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR begitu sebaliknya DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden.  Presiden diawasi oleh DPR dalam melaksanakan tugas sehari-hari
3
Karena keduanya lembaga negara dan sejajar maka terkadang adu gengsi, sedikit-sedikit DPR menggunakan hak interplasi, dilain pihak presiden melarang menterinya hadir memenuhi panggilan DPR
4
Presiden dan menteri-menterinya mudah menyusun program kerja atau kebijakan sesuai masa jabatannya  yaitu jelas 5 tahun
4
Kalau presidennya tidak cakap dan menterinya juga tidak becus mengurus negara yang sengsara rakyat karena harus menunggu 5 tahun untuk pemilu lagi
5
Para menteri tidak boleh merangkap sebagai anggota parlemen, salah satu jabatannya  harus dilepas
5
Bisa mengganggu kinerja DPR dan mengecewakan rakyat sebab kalau menteri itu diambil dari anggota DPR maka jelas dia akan meninggalkan fungsi wakil rakyat yang jelas-jelas dia terpilih di DPR karena dipercaya rakyat
6
Presiden punya hak prerogative yaitu hak istimewa untuk leluasa memilih, mengangkat, memberhentikan menteri yang tidak cakap sehingga pemerintahan menjadi stabil karena tidak mengenal namanya krisis kabinet
6
Hak prerogative dapat menimbulkan KKN sebab bisa jadi menteri yang diangkat itu karena balas budi sehingga menteri tidak profesional karena berasal dari partai presiden dan partai pendukung

B.   Perbandingan Pelaksanaan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain
Negara Republik Indonesia
Negar Swis
·     Negara kesatuan (otonomi daerah) berbentuk republik konstitusional
·     Sistem pemerintahan presidensial dan demokrasi Pancasila
·     Sistem pemilihan langsung
·     MPR tediri dari semua anggota DPR dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah).
·     Eksekutive pada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dibantu menteri
·     Legislative ada pada DPR memiliki tugas dan fungsi legislasi (membuat UU), Pengawasan dan budgeting (anggaran)
·     Yudikatif dijalankan oleh MA dan badan peradilan di bawahnya yaitu pengadilan tinggi dan pengadilan negeri serta sebuah Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

·     Negara Swis menerapkan sistem pemerintahan lokal atau swapraja
·     Eksekutive pada Dewan Federal Swis beranggotakan 7 orang sebagai menteri dan menteri bertugas sebagai presiden  untuk masa jabatan 1 tahun secara bergantian.
·     Legislative pada Parlemen Federal Swis terdiri dari Dewan Nasional yang mewakili rakyat dan Dewan Negara Bagian.
·     Daerah Swapraja kadang rapat terbuka, pengambilan keputusan berdasarkan one man one vote atau angkat tangan
·     Pembuatan UU berada dibawah pengawasan rakyat yang memiliki hak pilih. Pengawasan  dalam bentuk Referendum
Negara China
·     Bentuk negara kesatuan dengan 23 provinsi.
·     Bentuk pemerintahan adalah republik dengan sistem demokrasi komunis Parlementer.
·     Kepala negara adalah presiden
·     Eksekutif  pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan
·     Sistem unikameral yaitu kongres rakyat nasional.
·     Legislative pada Kongres Rakyat Nasional (Lembaga tertinggi)
·     Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh pengadilan rakyat dibawah pimpinan Mahkamah Agung Cina.

Catatan :
Referendum itu ada 3 jenis :
·     Referendum Obligatoir adalah referendum yang harus lebih dulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu UU tertentu diberlakukan.
    Contoh :
Ø  mekanisme perubahan UUD dimasa orde baru dipersulit harus dengan referendum terkebih dahulu.
Ø  Jajak pendapat di timor-timur, apakah rakyat timor-timur tetap bergabung dengan NKRI atau menjadi Negara merdeka. 
·     Referendun Fakultatif adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu setelah UU dilaksanakan, sejumlah orang tertentu menginginkan dilaksanakannya referendum.  Apabila hasil referendum menghendaki dilaksanakannya UU maka akan terus berlaku, tapi sebaliknya.
·     Referendum Konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis.  Biasanya rakyat kurang paham  tentang materi UU yang diminta persetujuannya.

Glosarium
·        Supremasi                      : menegakkan, menjunjung tinggi.                       
·        Populis                          : menyokong, memihak kepentingan rakyat.
·        Referendum                             : pemungutan suara, jajak pendapat.
·        Referendum Obligatoir  : diwajibkan semua warga Negara.
·        Referendum Fakultatif   : tidak diwajibkan, pilihan.
·        Referendum Konsultatif : minta pertimbangan rakyat
·        Presidium                       : jabatan ketua, jabatan presiden sebagai kepala
Negara dan kepala kabinet seperti di Rusia.

Rangkuman
Kelebihan sistem pemerintahan Indoneisa dengan negara lain adalah Indonesia menerapkan sistem demokrasi Pancasila yang tidak ada duanya di dunia.  Sebagai negara demokrasi Indonesia telah menjamin HAM dalam UUD 1945 dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan membentuk partai politik dalam bidang politik.  Dalam bidang ekonomi pengelolaan sumber alam dibebankan kepada sektor rakyat, pemerintah, dan swasta, kecuali cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Kelemahannya adalah pelaksanaan dari demokrasi Pancasila belum optimal masih ada rakyat yang masih dibawah garis kesejahteraan.  Kesejahteraan belum merata.  Hukum masih tajam kebawah dan tumpul keatas. 

UJI KOMPETENSI ( I )
1.     Kelebihan system pemerintahan yang dijalankan Indonesia adalah di bawah ini kecuali …………..
a.  Indonesia adalah Negara hukum, kepastian hukum untuk semua tanpa kecuali.
b.  MPR dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa     jabatannya menurut UU.
c.   DPR dan Presiden tidak dapat saling menjatuhkan.
d.  Tidak terjadi krisis kabinet sehingga jalannya pemerintahan stabil
e.   Kekuasaan eksekutif lebih dominan dari kekuasaan legislative
2.     Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, artinya ………..
a.  DPR  sebagai pembuat UU                        
b.  DPR sebagai penyususn APBN
c.   DPR dapat meminta keterangan pada presiden
d.  DPR mengawasi pemerintah
e.   DPR menyetujui atau tidak dalam pemberian amnesty dan abolisi
3.     Negara Swis menerpakan system pemerintahan lokal atau ……….
a.  Swatantra                       c. Unikameral                          e. Sistem referendum
b.  Swapraja                        d. Federasi
4.     Suatu referendum yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum suatu UUD tertentu diberlakukan, disebut referendum …
a.  Konsultatif      b. Fakultatif       c. Obligatoir       d. Substantif               e. Konstitutif
5.     Cina adalah Negara komunis konstitusional dengan sistem pemerintahan komunis…
a.  Presidensial                    c. Proletar                                e. Otoriter
b.  Parlementer                     d. Bikameral (dua kamar)
6.     Badan legislative di Cina disebut …………
a.  Unikameral            c. Kongres                               e. Senat Rakyat Nasional
b.  Bikameral             d. Kongres Rakyat Nasional
7.     Kekuasan pemerintahan di Cina dipegang oleh ……….
a.  Presiden Cina                       c. Perdana Menteri Cina        e. Pimpinan Partai
b.  Pemimpin Rakyat Cina          d. Kongres rakyat nasional
8.  Masa jabatan menteri di Indonesia adalah 5 tahun sedangkan di negara Swiss  menteri merangkap sebagai presiden secara bergantian dengan masa jabatan ……
     a.          1 tahun          b. 2 tahun                      c. 3 tahun            d. 4 tahun           e. 5 tahun
 9. Pengawasan rakyat Swiss terhadap pembuatan UU dilakukan melalui referendum baik oblogatoir, fakultatif, dan konsultatif.  Referendum yang menyangkut soal tehnis pembuatan suatu UU disebut  referendum ….
     a. fakultatif     b. konstitutif           c.  obligatoir      d. regulatif          e. konsultatif
10.   Persamaan negara RI dengan negara China adalah …….
     a. sama-sama memiliki 33 provinsi                
     b.  sama-sama memiliki wakil presiden
     c. sama-sama negara kontinental
     d.sama-sama presiden sebagai kepala pemerintahan
     e. sama-sama negara kesatuan berbentuk republik

TUGAS INDIVIDUAL
Uraian Kegiatan
Jawaban kamu
·       Amati dan analisa berita di Televisi, internet, koran, tentang peristiwa yang terjadi di Negara Indonesia! ( Topik  KORUPSI )
·       Tunjukkan kelemahan dan kelebihan system pemerintahan RI dari peristiwa tersebut !
·     Tentang apa : Korupsi/Koruptor
·     Kelemahan : sistem birokrasi perlu diperbaiki jangan ada peluang terjadinya korupsi, pengawasan diperketat, kampanye anti korupsi terus digalakkan, hukuman bagi koruptor harus maksimal misalnya 20 tahun, seumur hidup sampai hukuman mati.  Aparat masih takut  untuk memproses seseorang karena masih memiliki kekuasaan (masih ada tebang pilih)
·     Kelebihan : Aparat penegak hukum khususnya KPK telah melakukan tugasnya dengan cukup baik dengan banyaknya petinggi negara, elit politik yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara, tidak pandang siapapun seperti Jenderal, menteri, hakim, jaksa, anggota DPR atau rakyat biasa


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...