Rangkuman PPKn K-2013 Perubahan 2016

BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN (KB. 5)

Kegiatan Belajar 5 ( Semester Ganjil )
BAB 2 SISTEM PEMERINTAHAN
SK 2.  Mengevaluasi berbagai sistem pemerintahan
KD 2.2.  Menganalisis pelaksanakan sistem pemerintahan negara Indonesia

A. Tujuan siswa dapat :
1.     Menguraikan sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 dan di awal kemrdekaan
2.     Membandingkan sistem pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 45 sebelum dengan sesudah perubahan
3.     Menganalisis sistem check and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia
B. Materi Pokok
1.     Sistem pemerintahan negara RI menurut UUD 1945  dan di awal kemerdekaan.
2.     Sistem  pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan sesudah perubahan (amandemen)
3.     Sistem sistem check and balances dalam sistem pemerintahan Indonesia
C. Uraian Materi Pokok
1.     Sistem Pemerintahan Negara RI menurut UUD 1945  dan di awal kemerdekaan
          Secara jelas tidak disebutkan dalam UUD 1945 bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial namun dapat dilihat dari pasal 17 UUD 1945 yang menyatakan :
·        Ayat 1 : Presiden dibantu oleh menteri Negara
·        Ayat 2 : Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
·        Ayat 3 : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan
·        Ayat 4 : Pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.
·        Pasal 4 ayat 1 : Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar
Penjelasan dari pasal diatas :
Ø  Presiden adalah penyusun kabinet / dewan menteri
Ø  Para menteri bertanggungjawab pada presiden bukan pada parlemen
Ø  Masa jabatan menteri tergantung kepercayaan presiden.  Presiden dapat mengganti, mengubah kementerian / menteri yang dipandang tidak mampu melaksanakan tugas, karena presiden memiliki hak  istimewa (prerogative)
Ø  Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan
           Dari pembahasan di atas bahwa sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensial.  Pada praktinya sistem pemerintahan  Indonesia pada awal kemerdekaan adalah parlemneter karena pada saat itu lembaga legislative seperti  MPR, DPR, dan DPA belum terbentuk sehingga presiden yang seharusnya sebagai lembaga eksekutive juga memegang kekuasaan legislative yang dibantu oleh  KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).
Selain kenyataan di atas sistem pemerintahan Indonesia pernah mengalami perubahan menjadi sistem Parlementer berdasarkan maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 bahwa sejak bulan November 1945 sampai dengan dekrit presiden 5 Juli 1959 yaitu tanggungjawab politik terletak di tangan para menteri.  Pada periode ini menganut sistem banyak partai sehingga sistem politik dalam negeri tidak stabil yang mengakibatkan pergantian kabinet terus menerus sehingga para pejabat pemerintah tidak dapat mengurus kepentingan rakyat.
Pada kurun waktu ini juga negara kesatuan diganti menjadi negara serikat dengan konstitusi RIS 1949, dan UUD Sementara 1950 semuanya menerapkan sistem parlementer dengan perdana menteri sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.  Pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, presiden tidak dapat diganggu gugat, presiden tidak dapat dipersalahkan (The King  can do no wrong)

2.     Sistem Pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 sebelum dan setelah amandemen (perubahan) :

A.   Dari segi struktur ketatanegaraan :
          Sebelum perubahan :
Jiwa dan pandangan hidup bangsa Pancasila
Pembukaan UUD 1945
UUD 1945
MPR
DPR
BPK
MA
Presidenn
DPA
 









         

Keterangan Struktur
1.     Pancasila sebagai dasar Negara maka penyelenggaraan Negara harus berdasarkan  nilai – nilai Pancasila.
2.     Rumusan pancasila secara definitive, syah dan benar adalah rumusan sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 pada alinea keempat.
3.     UUD 1945 adalah kitab hukum dasar tertulis yang berisi bab, pasal dan penjelasan sebagai pedoman operasional dari pelaksanaan Pancasila sebagai dasar Negara.
4.     MPR adalah lembaga tertinggi Negara, penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, pemegang pengemban kedaulatan yang dimandatkan oleh rakyat, menemilih dan menetapkan, serta melantik Presiden, membuat UUD dan GBHN.  Semua anggota DPR merangkap MPR. Presiden berkerjasama  dengan DPR dalam hal membuat rancangan UU.  Bila Presiden melanggar haluan Negara maka DPR mengusulkan ke MPR untuk mengadakan Sidang Istimewa guna meminta pertanggung jawaban Presiden.  Presiden adalah mandataris MPR.  Dalam tugasnya Presiden diawasi oleh DPR dan  bertanggung jawab kepada MPR.
5.     BPK adalah badan pemeriksa keuangan Negara, melaporkan hasil pemeriksannya kepada DPR sebagai  pertimbangan penetapan APBN tahun berikutnya
6.     MA adalah Mahkamah Agung, lembaga hukum independen lepas dari pengaruh semua lembaga Negara.  MA berhak menguji secara materiil semua peraturan perundangan yang berada di bawah UU terhadap UU.  MA berhak memberikan pertimbangan hukum kepada semua lembaga Negara.  MA  berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi.
Catatan :
Lingkungan-lingkungan peradilan yang berada di bawah MA, yaitu:
1. Lingkungan peradilan umum.
2. Lingkungan peradilan agama.
3. Lingkungan peradilan militer.
4. Lingkungan peradilan Tata Usaha Negara ( PTUN).
7. DPA, adalah Dewan Pertimbangan Agung,  lembaga penasehat belaka bertugas memberikan saran,   pertimbangan kepada pemerintah secara aktif.  DPA berhak mengajukan usul dan pertanyaan kepada presiden.



Setelah perubahan :
UUD 1945
Presiden
Wakil Presiden
Kehakiman
MA      MK      KY


MPR
DPR dan DPD
BPK
 




                      
                                       Legislative          Eksekutive                Yudikatif                  
Keterangan struktur
1.     Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD,pasal 1ayat 2.
2.     MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, pasal 2 ayat 1 UUD 45.
3.     Masa jabatan presiden maksimal 2 (dua) periode, pasal 7 UUD 45.
4.     Pencantuman Hak asasi manusia, pasal  28 A s/d 28 J UUD 45.
5.     Presiden dam wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam satu paket, pasal 6 A UUD 45.
6.     Penghapusan DPA dan diganti dengan Dewan Pertimbangan Presiden,
7.     Penghapusan GBHN (Garis-garis Besar Haluan Negara)
8.     Anggaran Pendidikan minimal 20 %, pasal 31 ayat 4 UUD 45.
9.     Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutuskan pembubaran Parpol dan memutus perselisihan hasil pemilu.
10.                                  Komisi Yudisial (KY), berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, menegakkan dan menjaga kehormatan, keluhuran dan martabat dan perilaku hakim.

B.  Poko-pokok sistem pemerintahan :
              Pokok-pokok sistem pemerintahan sebelum perubahan UUD 1945 terdapat dalam penjelasan umum dan pasal demi pasal sedangkan setelah perubahan penjelasan dihapus dan pokok-pokok sistem pemerintahan itu dimasukkan dalam ayat di pasal-pasal yang sesuai.  Namun dalam pembahasan ini saya dapat kemukakan secara singkat :


No
Sebelum perubahan
No
Setelah perubahan
1
Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), artinya Negara Indonesia berdasarkan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasan belaka,  maka Negara,  pemerintah dan lembaga-lembaga Negara dalam melaksanakan tugasnya harus dilandasi serta dipertanggung jawabkan secara hukum
1
Pasal 1 ayat 3 : Indonesia adalah negara hukum
2
Sistem konstitusional artinya pemerintah berdasar atas system konstitusi atau hukum dasar untuk mengendalikan pemerintahan supaya tidak sewenang-wenang atau diktator
2
Sistem konstitusional dapat dilihat dalam pasal :
a.      Pasal 2 ayat 1 : anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan anggota DPD dipilih melalui pemilu, dan diatur lebih lanjut dengan UU
b.     Pasal 3 ayat 3 : MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut  UUD.
c.      Pasal 4 ayat 1 : Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
d.     Pasal 5 ayat 1 : Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR.
e.      Pasal  5  ayat  2 : Presiden menetapkan peraturan    pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya.

3
Kekuasaan negara tertinggi di tangan MPR artinya kedaulatan rakyat dipegang oleh MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, dengan tugasnya sbb :
1)    Menetapkan Undang-Undang Dasar.
2)    Menetapkan GBHN ( garis-garis Besar haluan Negara).
3)    Mengangkat kepala Negara (Presiden), wakil kepala Negara (wakil Presiden).  Presiden menjalankan GBHN dan bertanggung jawab kepada MPR karena ia adalah mandataris MPR. 
Sedangkan wewenag MPR sbb:
1)    Mengubah Undang-Undang Dasar
2)    Memberhentikan Presiden dan wakil presiden.
3)    Meminta pertanggung jawaban presiden.
3
Kekuasaan Negara tertinggi ada di MPR, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 dan berdasarkan pasal 3 UUD 1945, wewenang dan tugas MPR, adalah 
1)     Mengubah dan menetapkan UUD.
2)     Melatik presiden dan/atau wakil presiden.
3)     Dapat memberhentikan presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

4
Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD 1945, tanggung jawab penuh penyelenggaraan pemerintahan ada di tangan presiden. Presiden diberi tugas untuk melaksanakan garis-garis besar haluan Negara (GBHN)
4
Presiden ialah penyelenggara pemerintah Negara yang tertinggi menurut UUD, dapat dilihat pada :
1)    Pasal 4 ayat 1, yaitu Presiden RI memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
2)    Pasal 4 ayat 2, yaitu Dalam melaksanakan kewajibannya presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden
5
Presiden tidak bertanggung jawab pada DPR,   Kedudukan antara Presiden dan DPR adalah sejajar (neben) dan dalam menetapkan APBN dan UU Presiden harus mendapatkan persetujuan DPR, kedudukan presiden tidak tergantung dari DPR karena Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR tetapi kepada MPR.  Antara Presiden dan DPR tidak dapat saling menjatuhkan. 
5
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, sistem pemerintahan Indonesia masih menerapkan sistem presidensial. 
Catatan :
Silahkan buka UUD 1945 tentang kekuasaan ptesiden (pasal 4 s/d 16 ) dan tentang DPR (pasal 19 s/d 22 B )


6


Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak   bertanggung jawab kepada DPR,  Presiden memilih , mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri Negara.  Kedudukan menteri tidak tergantung DPR.


6


Menteri Negara ialah pembantu presiden, menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada DPR, presiden dibantu oleh menteri-menteria diangkat dan diberhentikan oleh presiden, pembentukan, pembubaran, pengubahannya diatur dalam pasal 17 UUD 1945, yaitu:
1)    Ayat 1 : Presiden dibantu oleh menteri-menteri Negara.
2)    Ayat 2 : Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
3)    Ayat 3 : Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
4)    Ayat 4 : Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kemeterian Negara diatur dalam Undang-undang.
7
Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas, walaupun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, ia bukan diktator, sebab Presiden selain bertanggung jawab kepada MPR ia juga harus sungguh-sungguh memperhatikan suara DPR karena DPR mengawasi tindak tanduk preseiden dalam menjalankan tugas
7
Kekuasaan kepala Negara tidak tak terbatas, MPR berwenang   memberhentikan presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan pasal 3 ayat 3 UUD 1945. Serta mengefektifkan hak-hak DPR dalam mengontrol jalannya pemerintahan oleh presiden sesuai dengan pasal 20 A ayat 2 dan 3 UUD 1945.  Hak-hak DPR yaitu:
1)     Interplasi, adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah.
2)     Angket, adalah hak DPR untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar UU.
3)     Menyatakan pendapat dalam sidang DPR.
4)      Mengajukan Pertanyaan dalam sidang DPR
5)    Mengajukan usul dan pendapat tentang suatu rancangan Undang-undang.
6)     Imunitas atau hak kekebalan hukum, adalah hak setiap anggota DPR dimana tidak bisa disomasi atau dituntut didepan pengadilan terhadap pernyataannya, pertanyaannya yang dikemukakan baik lisan dan tertulis dalam rapat DPR baik dalam sidang atau luar sidang yang berkaitan dengan  fungsi, tugas dan wewenang DPR.
7)      Budget, adalah hak DPR untuk menetapkan APBN.


C.   Dari segi mekanisme pemberhentian presiden :
Sebelum amandemen
Setelah amandemen
Apabila presiden sungguh-sungguh melanggar haluan Negara maka DPR dapat memperingati presiden dengan mengeluarkan memorandum pertama selama 3 bulan, memorandum kedua selama 1 bulan.  DPR dapat mengundang MPR untuk menggelar Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban presiden.  Bila pertanggung jawaban presiden ditolak, maka MPR berwenang memecat presiden.

Usul datang dari DPR karena presiden atau wakil presiden telah melangar UU dan diajukan ke MK (Mahkamah Konstitusi ) dengan dukungan 2/3 dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR.
         MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus paling lama 90 hari setelah permintaan dari DPR diterima.  Bila presiden atau wakil presiden terbukti atau tidak terbukti maka MK menyampaikan hasil keputusan itu kepada DPR.  Dalam hal terbukti maka DPR  mengadakan sidang paripurna untuk meneruskan usul perberhentian kepada MPR. 
MPR wajib bersidang untuk memutuskan usul DPR paling lambat 30 hari sejak usul diterima dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurangnya 3/4 jumlah anggota.  Keputusan disetujui sekurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir setelah presiden atau wakil presiden menyampaikan penjelasan.
Apabila usul DPR tidak diterima maka presiden atau wakil presiden terus mennjabat, dan apabila usul DPR diterima maka presiden dan atau wakil presiden diberhentikan.


3.     Sstem Check and Balances menurut UUD 1945
Kontrol Legislative ke Eksekutive
§ MPR dapat memberhentikan presiden dan wakil presiden.
§ DPR mengawasi presiden dengan hak angket, hak inteplasi,  hak  budget
§ DPR dapat menyetujui atau menolak perjanjian internasional yang diajukan  oleh  presiden
§ DPR memberi pertimbangan dalam pengangkatan duta, pemberian amnesti dan abolisi kepada presiden

Kontrol Legislative ke Yudikatif
§ DPR  memberi   persetujuan tentang pencalonan hakim agung dan memilih 3 calon hakim konstitusi

Kontrol Eksekutive ke Yudikatif
§ Presiden mengangkat hakim agung
§ Presiden memilih 3 hakim konstitusi




Kontrol Yudikatif  ke Eksekutive
§ Mahkamah Agung berhak me-review peraturan pemerintah yang dubuat oleh presiden
§ Mahkamah Konstitusi memutuskan  apakah presiden/wakil presiden bersalah atau tidak bersalah

Yudikatif  ke Legislative
§ Mahkamah Konstitusi berhak me- review undang-undang yang dibuat oleh DPR

Rangkuman
Sistem pemerintahan  Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 adalah menggunakan sistem presidensial.  Hal ini ditandai dengan adanya pasal 17 yang mengatur tentang kementerian negara bahwa, presiden mengangkat menteri, presiden dibantu oleh menteri negara dan menteri-menteri bertangungjawab kepada presiden.
          Tetapi pada awal kemerdekaan pelaksanaaan sistem pemerintahan presidensial berubah ke sistem parlementer sebab lembaga legislative seperti MPR, DPR, DPA belum terbentuk maka tugas lembaga tersebut dilaksanakan oleh presiden dibantu oleh KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat)
          Sampai pada dekrit 5 Juli 1959 sistem pemerintahan Indonesia tetap menggunakan parlementer dengan dikeluarkannya Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 bahwa tanggungjawab politik terletak di tangan para menteri dan Perdana Menteri.  Dan puncaknya adalah pengangkatan presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 
         
Glosarium
Amandemen                   : perubahan terhadap suatu UUD    
Maklumat             : Pengumuman, pemberitahuan.
Rechstaat              : Negara hukum, kekuasaan didasarkan atas hukum.
Machstaat             : pemerintahan berdasarkan kekuasaan belaka.
Diktator               : penguasa, pemegang pucuk pemerintahan  Negara dengan kekuasaan                       yang absolute/mutlak.
Neben         : kedudukannya sejajar, seimbang, tidak dapat saling  menjatuhkan.
Me-Review           : peninjauan kembali
Hak angket           : hak menyelidiki.
Hak Interpelasi     : hak meminta keterangan.
Hak Budget          : hak menetapkan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Negara.
Hak Imunitas       : kekebalan terhadap anggota DPR pernyataannya dalam sidang                          yang berkaitan dengan fungsi dan   kewenangannya.
Abolisi                 : penghapusan, pencabutan hukuman.
Amnesti                : pengampunan hukuman secara resmi oleh kepala  Negara.
Rehabilitasi          : pengembalian nama baik secara hukum.
Prerogative             : hak istimewa mengangkat, memberhentikan menteri.

UJI KOMPETENSI ( I )
1.  Pasal yang menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem presidensial adalah pasal 17 UUD 1945.  Di awal kemerdekaan Indonesia pelaksanaannya adalah sistem parlementer, sebab …………
     a. DPR, DPA, MPR belum dibentuk maka tugas legislative dilaksanakan oleh          presiden dibantu KNIP
     b. Soekarno adalah presiden seumur hidup sama dengan raja/ratu
     c. Presiden Soekarno tidak dapat dianggap bersalah sama dengan raja/ratu
     d. Presiden Soekarno pernah membubarkan DPR/parlemen sama dengan raja/ratu
     e. Presiden Soekarno pernah mengeluarkan dekrti membubarkan Konstituante dan     kembali kepada UUD 1945

2.  Struktur ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945 terdiri dari ………..
     a. presiden lembaga tertinggi dan MPR, DPR, DPA, BPK, MA lembaga tinggi
     b. MPR lembaga tertinggi dan presiden, DPR, DPA, BPK, MA lembaga tinggi
     c. tidak ada lembaga tertinggi negara semuanya lembaga tinggi
     d. semuanya lembaga tertinggi negara
     e. lembaga tertinggi yaitu MPR, DPR, Presiden dan yang lainnya lembaga tinggi
3.  Salahsatu tugas MPR sebelum perubahan UUD 1945 adalah ……….
     a. mengubah UUD   
     b. memilih, mengangkat,  dan menetapkan presiden/wapres
     c. memberhentikan presiden/wakil presiden       
     d. mengubah GBHN yang akan dilaksanakan presiden
     e. meminta pertenggungjawaban presiden
4.  Struktur ketatanegaraan RI setelah perubahan UUD 1945 terdiri dari ………..
     a. presiden lembaga tertinggi dan MPR, DPR, DPD, MK, KY, BPK, MA lembaga                tinggi
     b. MPR lembaga tertinggi dan presiden, DPR, DPD, MK, KY, BPK, MA lembaga tinggi
     c. tidak ada lembaga tertinggi negara semuanya lembaga tinggi
     d. semuanya lembaga tertinggi negara
     e. lembaga tertinggi yaitu MPR, DPR, Presiden dan yang lainnya lembaga tinggi
5.  Menurut pasal 3 UUD 1945 ada 3 tugas dan wewenang MPR setelah perubahan ……
     a. membuat GBHN, membuat UUD,dan  membuat UU
     b. memilih presiden dan wakil presiden, memberhentikan presiden, dan membuat UU
     c. melantik presiden, membuat GBHN, dan memecat presiden/wapres
     d. membuat tap MPR, membuat UU, dan melantik presiden
     e. mengubah UUD, memberhentikan presiden/wapres, dan melatik presiden/wapres
6.  DPR RI memiliki tiga fungsi utama yatiu ……
     a. pengawasan, anggaran, membuat UU
     b. membuat UU, membuat UUD, membuat peraturan pemerintah
     c. mengawasi  presiden, membuat UUD, memberi pertimbangan kepada presiden
     d. menetapkan RAPBN, membuat GBHN, membuat UUD
     e. memberhentikan presiden, membuat UU, membuat GBHN
7.  Mekanisme singkat pemberhentian presiden sebelum amandemen UUD 1945, yaitu …
     a. memorandum DPR selama 3 bulan-sidang istimewa MPR  (pecat / tidak)
     b. memorandum DPR pertama 3 bulan-memorandum kedua 1 bulan-sidang Istimewa     MPR  (pecat / tidak)
     c. memorandum DPR selama 1 bulan-sidang istimewa MPR (pecat / tidak)
     d. memorandum DPR selama 5 bulan-sidang istimewa MPR (pecat / tidak )
     e. memorandum DPR pertama 1 bulan-memorandum kedua 3 bulan-sidang istimewa     MPR (pecat / tidak)

8.  Seorang anggota DPR tidak dapat disomasi atau dituntut di depan pengadilan terhadap pernyataan maupun pertanyaannya yang dikemukakan baik lisan maupun tulisan baik di dalam sidang atau di luar sidang yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPR, disebut hak ………….
     a. angket          b. interplasi          c. imunitas            d. intrupsi               b. budget
9.  Mekanisme singkat pemberhentian presiden setelah amandemen UUD 1945 adalah …
     a. Usul DPR – Periksa oleh Mahkamah Konstitusi – MPR (pecat / tidak)     
     b. Usul DPR – MPR sidang istimewa (Pecat / tidak )
     c. Usul DPR – diperikas Mahkamah Konstitusi – kembali DPR (Pecat / tidak )
     d. Usul MPR (DPR dan DPD) – ke Mahkamah Konstitusi (Pecat / tidak)
     e. Usul DPR-diperiksa MK (bersalah/tidak)-dikembalikan ke DPR-disampaikan ke   MPR (pecat/tidak)
10.   Kelebihan sistem pemerintahan yang dijalankan pemerintah RI adalah ……….
     a. presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat
     b. para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden
     c. kekuasan legislative ada pada DPR
     d. MPR (DPR dan DPD) dapat memberhentikan presiden/wapres dalam masa     jabatannnya
     e. presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan
11.   Kelemahansistem pemerintahan RI adalah …………
     a. sering terjadi perkelahian di gedung DPR/MPR
     b. banyak keputusan yang tidak dijalankan oleh DPR sendiri karena politis
     c. pengangkatan kabinet masih ada unsur kolusi dan nepotisme
     d. pembentukan DPR tandingan/pengurus paratai politik tandingan
     e. presiden tidak tegas dalam mengambil keputusan
TUGAS INDIVIDUAL
Tunjukkan perbedaan lembaga negara RI sebelum dengan sesudah amandemen dari segi lembaga negara maupun tugas/fungsi /wewengangnya!
Boleh dikerjakan di lembar kerja lain!

Badan Perlengkapan Negara
No
Lembaga negara sebelum perubahan
No
Lembaga negara sesudah perubahan
1
MPR lembaga tertinggi yang anggotanya DPR, Utusan Daerah, dan utusan golongan
1
MPR adalah lembaga tinggi anggotanya semua anggota DPR dan DPD
2
DPR Lembaga Legislative
2
DPR Lembaga legislative
3
Presiden Lembaga Eksekutive
3
Presiden/wapres lembaga eksekutive
4
MA Lembaga Yudikatif
4
MA, MK, KY lembaga yudikatif
5
BPK sebagai pemeriksa keuangan negara
5
BPK sebagai pemeriksa keuangan negara
6
DPA sebagai badan pertimbangan/penasehat pemeruntah/presiden

6
Dewan Pertimbangan Presiden yang anggotanya  diangkat oleh presiden






Tugas, fungsi, dan wewenang Badan Perlengkapan Negara

Tugas/fungsi/wewenang lembaga negara sebelum perubahan

Nama lembaga

Tugas/fungsi/wewenang lembaga negara sesudah perubahan

Tugaanya ( menetapkan UUD dan GBHN, memilih dan mengangkat presiden)
Wewenangnya ( mengubah UUD, memberhentikan presiden/wapres, meminta pertanggungjawaban presiden )



MPR

Tugasnya menetapkan dan melantik presiden/wakil presiden
Wewenangnya ( Mengubah dan menetapkan UUD, memberhentikan presiden/wakil presiden berdasarkan UUD

Mengawasi presiden/wakil presiden, menetapkan APBN dan Undang-undang

DPR
Mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, membuat Undang-undang
Mengadakan pemeriksaan keuangan negara dan hasilnya disampaiakan kepada DPR sebagai bahan penetapan APBN tahun berikutnya

BPK
Mengadakan pemeriksaan keuangan negara dan hasilnya disampaiakan kepada DPR sebagai bahan penetapan APBN tahun berikutnya
Penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut UUD 1945 dibantu oleh wakil presiden, Presiden adalah mandataris MPR sebagai  pelaksana  GBHN  ( diatur pada pasal 4 s/d 16 UUD 1945 )
Pres.
&
 wapres
Penyelenggara kekuasaan pemerintahan tertinggi menurut UUD 1945 dibantu oleh seorang wakil presiden ( diatur pada pasal 4 s/d 16 UUD 1945 )
Memeriksa peradilan pada tingkat kasasi, memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara, menguji secara materil semua peraturan perundangan di bawah UU

MA
Mengadili pada tingkat kasasi, memberi pertimbangan pada presiden dalam member grasi dan rehabilitasi, menguji secara materil terhadap peraturan perundangan dibawah UU, memberi pertimbangan hukum kepada lembaga negara

-

MK
Menguji UU terhadap UUD 1945, memutus persengketaan hasil pemilu, membubarkan partai politik

-

KY
Mengusulkan pengangkatan hakim agung, menjaga kehormatan dan perilaku hakim agung



-



DPD
Dapat mengajukan RUU kepada DPR, membahas, dan mengawasi pelaksanaan UU yang berkaitan dengan daerah (otonomi, pemekaran, penggabungan, dan pengelolaan sumber daya alam)
Bertugas memberi usul, saran, dan  pertimbangan kepada presiden dan menjawab pertanyaan presiden

DPA

-

-

DPP
Dewan Pertimbangan Presiden bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden

        DPP  adalah Dewan Pertimbangan Presiden dibentuk presiden berdasarkan UUD        1945


Share:

0 komentar:

Posting Komentar

Maaf!...Komentar harus sopan, mendidik/konstruktif, komentar yang berbau spam akan saya hapus!

Entri yang Diunggulkan

Model Pembelajaran Discovery Learning dalam Pendekatan Saintifik

Sumber Gambar : www.referensiguru.com Adapun langkah operasional dari model pembelajaran discovery learning meliputi stimulation; pro...