Selamat Datang & Silahkan Buka Peta Blog Untuk Memandu Anda Mencari Materi di Blog ini
Latest Post

BAB 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (KB. 19)


Kegiatan Belajar 19 ( 1 x pertemuan )

BAB 5  SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
 Standar Kompetensi
5. Menganalisis Sistem hukum dan peradilan internasional
Kompetensi Dasar
5.3. Menghargai putusan Mahkamah Internasional

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Menndeskripsikan mekanisme penyelesaian kasus internasional oleh mahkamah internasional.
2.     Menguraiakn prosedur penyelesaina kasus HAM melalui Mahkamah Internasional.
3.     Menjelaskan dampak suatu Negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah Internasional.

B. MATERI POKOK
    1.  Mekanisme kerja Mahkamah Internasional
    2.  Keputusan Mahkamah Internasional

C. URAIAN MATERI POKOK
    1.  Mekanisme kerja Mahkamah Internasional
           Mekanisme keja atau persidangan Mahkamah Internasional secara umum dapat dibedakan menjadi dua yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.

a. Mekanisme Normal  dengan urutan sebagaiberikut:
1.     Penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi.
Proses persidangan dimulai (beracara) dimulai dengan penyerahan perjanjian khusus antar yang bersengketa yang bersisi penerimaan Yuridiksi (kewenangan Mahkamah Internasional).  Dalam perjanjian khusus memuat identitas para pihak yang bersengketa dan inti sengketa.
Bentuk lain dari proses awal persidangan selain yang disebutkan di atas yaitu penyerahan aplikasi yang berisi identitas pihak yang menyerahkan aplikasi (applicant), midentitas Negara yang menjadi pihak lawan (resfondent), dan pokok persoalan sengketa
2.     Pembelaan tertulis.
Bentuk pembelaan tertulis adalah berupa memori dan tanggapan memori.  Memori umumnya berisi pernyataan fakta, hukum yang relevan, dan penundukan (submissions) yang diminta.  Sedangkan tanggapan memori berisi argumen pendukung, atau penolakan atas fakta yang disebutkan dalam memori, tambahan fakta baru, jawaban atas pernyataan hukum memori, dan putusan yang diminta, pada umumnya disertakan dengan dokumen pendukung.
3.     Presentasi pembelaan .
Setelah pembelaan tertulis diserahkan oleh pihak yang bersengketa maka dimulailah presentasi pembelaan yang bersifat terbuka untuk umum kecuali para pihak menghendaki tertutup dan disetujui Mahkamah Internasional.  Masing-masing yang bersengketa memiliki kesempatan dua kali untuk memberikan presentasi pembelaannya di hadapan Mahkamah internasional.
4.     Keputusan.
Ada tiga kemungkinan kasus sengketa internasional selesai. Yaitu:
·        Para pihak telah mencapai kesepakatan sebelum proses beracara atau bersidang selesai.
·        Bilamana pihak yang mengajukan aplikasi (applicant) atau kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk menarik diri dari proses beracara.  Bila hal ini terjadi maka otomatis kasus atau sengketa tersebut selesai.
·        Apabila Mahkamah Internasional telah memutus kasus tersebut berdasarkan pertimbangan hukum melalui proses persidangan sesuai prosedur hukum internasional yang berlaku.

b. Mekanisme khusus.
1.     Keberatan awal, keberatan awal diajukan oleh pihak respondent karena Mahkamah internasional dianggap tidak mempunyai yuridikasi (kewenangan hukum), bahwa aplikasi yang diajukan oleh applicant tidak sempurna.  Dalam hal ini ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh Mahkamah Internasional yaitu menerima keberatan awal dan menutup kasus yang diajukan dan kedua adalah menolak keberatan awal tersebut dan meneruskan proses persidangan.
2.     Ketidakhadiran salah satu pihak yang bersengketa, biasanya dilakukan oleh pihak respondent karena ia menolak yuridiksi Mahkamah Internasional.  Namun ketidakhadiran ini tidak menghentikan proses persidangan di Mahkamah Internasional.  Persidangan tetap dijalankan dengan mekanisme normal dan akhirnya diberikan keputusan atas sengketa tersebut.
3.     Keputusan sela, pihak applicant dapat meminta mahkamah Internasional untuk membuat putusan sela (sementara) untuk member perlindungan terhadap subjek aplikasi.  Putusan sela Mahkamah Internasional dapat  berupa permintaan agar respondent tidak melakukan hal-hal yang dapat mengancam efektifitas putusan mahkamah Internasional.
4.     Beracara bersama, hal ini bisa dilakukan oleh Mahkamah Internasional apabila ditemukan fakta adanya dua pihak atau lebih dalam proses beracara berbeda, namun mempunyai argumen dan tuntutan (petitum) yang sama atas satu pihak lawan yang sama.  Jadi satu Negara melawan beberapa Negara dengan materi sengketa yang sama dengan tuntutan yang sama pula.
5.     Intervensi, dalam sebuah persidangan dimungkinkan melakukan intervensi dimana Mahkamah  Internasional memberikan hak kepada Negara lain yang tidak terlibat dalam sengketa (non disputant party) untuk melakukan intervensi atas sengketa yang disidangkan.  Hal ini dilakukan manakala Negara yang tidak terlibat sengketa tersebut ada kemungkinan akan dirugikan dengan keputusan Mahkamah Internasional atas masalah yang diajukan para pihak yang bersengketa.
 
2.        Prosedur  penyelesaian sengketa Internasional melalui Mahkamah internasional.                 

Kasus Pelanggaran HAM
                                                          V
Proses pengadilan sampai penjatuhann sanksi
         
                                   
                                                                IV     
Pemerikasaan dan penyelidikan

                                                                   III
Komisi Tinggi HAM atau Lembaga HAM Internasional
            
                  
                                                           II      
Ada pengaduan dari Negara yang dirugikan
 
                                                                    I
Telah terjadi pelanggaran HAM
                                                                             


3.Keputusan Mahkamah Internasional
1.     Amerika serikat di Filipina : tahun 1906 tentara AS melakukan pembunuhan warga Filipina, membunuh dan membakar 600 rakyat desa itu. Para pelakunya telah di sidang di pengadilan militer namun banyak yang dibebaskan.
2.     Amerika serikat di Cina : pada tahun 1968 terjadi pristiwa My lai Massacre.  Kompi Amerika menyapu warga desa denga  senjata otomatis dan menewaskan 500 orang. Pra pelakunya telah disidang dan dihukum.
3.     Amerika serikat di Jepang : pada tahun 1945 lebih dari 40.000 rakyat Jepang meninggal akibat Bom Atom.
4.     Pembersihan etnis Yahudi oleh Nazi Di Jerman atas pimpinan Adolf Hitler, Mahkamah Internasional telah mengadili  dan menghukum pelaku.
5.     Jepang banyak membunuh rakyat Indonesia dengan Kerja paksa dan 10.000 rakyat Indonesia hilang.  Pengadilan internasional telah dijalankan dan menghukum para penjahatnya.
6.     Serbia di Bosnia dan Kroasia: anatar 1992-1995 pembersihan etnis kroasia dan Bosnia oleh Serbia  dan membunuh sekitar 700.000 warga Bosnia dan Kroasia.  Para penjahat perangnya sampai sekarang masih menjalani proses persidangan di Den Haag, Belanda.
7.     Pemerintah Rwanda terhadap etnik Hutu : Selama  tiga bulan di tahu 1994 antara 500 samapai 1 juta orang etnis Hutu dan Tutsi telah dibunuh oleh pemerintah Rwanda.  PBB menggelar pengadilan kejahatan perang di Arusha Tanzania dan hanya menyeret 29 penjahat perangnya.
8.     Indonesia dengan Malaysia terhadap kasus Pulau sipadan dan Ligitan, dan Mahkamah internasional memenangkan pihak Malaysia pada ahun 2003.  Malaysia adalah  pemilik ke dua pulau tersebut. Indonesia menghormati keputusan tersebut.
9.     Kasus Timor Timur diselesaikan secara Intrnasional dengan referendum.  Dan sejak tahun 1999 Timor-Timur berdiri sebagai sebuah Negara bernama Republik Tomor Lorosae /Timor Leste.

4.  Dampak suatu Negara yang tidak mematuhi keputusan Mahkamah         Internasional.
              Keputusan Mahkamah Internasional mengikat pihak yang    bersengketa,sehingga Negara yang bersangkutan wajib mematuhi keputusan      tersebut.  Apabila Negara yang bersangkutan tidak menjalannkan keputusan tersebut maka Negara lawan akan mengajukan permohonan kepada Dewan        Keamanan PBB agar keputusan Mahkamah Internasional dijalankan.    Dewan Keamanan PBB dapat merekomendasikan agar keputusan itu dijalankan  atau  menetapkan tindakan yang diambil untuk Negara yang      tidak mau menjalankan keputusan itu.

C.  RANGKUMAN
1.  Mekasnisme kerja Mahkamah internasional dalam menyelesaikan sengketa antar negara ada dua macam yaitu mekanisme normal dan mekanisme khusus.
2.  Prosedur kerja melalui mekanisme normal adalah penyerahan perjanjian khusus atau aplikasi, pembelaan tertulis, presentasi pembelaan, keputusan.
3. Prosedur  kerja melalui mekanisme khusus yaitu keberatan awal, ketidak hadiran salah satu pihak (menolak yuridiksi Mahkamah Internasional) maka persidangan dilanjutkan melalui mekanisme normal, keputusan sela, beracara bersama (bila ada pihak lain yang dirugikan), intervensi negara lain jika keputusan yang diambil akan merugikan Negara lain tersebut.
4.  Prosedur penyelesaian kasus pelanggaran HAM melalui Mahkamah Imnternasional adalah telah terjadi pelanggaran, pengaduan dari pihak yang dirugikan, pengaduan melalui komisi tinggi HAM internasional, pemeriksaan dan penyelidikan, proses pengadilan dan penjatuhan sanksi.
5.  Kasus-kasus yang telah diputuskan melalui Mahkamah Internasional, adalah pembunuhan rakyat Filipina oleh tentara Amerika, kasus My Lai Massacre di Cina oleh Amerika, Bom Atom di Jepang, kekejaman NAZI di Jerman, Kerja paksa oleh Jepang di Indonesia, Kekejaman pemerintah Rwanda terhadap etnis Hutu dan Tutsi, Indonesia dengan Malaysia tentang kasus Pulau Sipadan dan Ligitan, Kasus Timor timur menjadi Negara merdeka melalui referendum, kekejaman Serbia di Bosnia dan Kroasia.

D. GLOSARIUM
·        Referendum    : Jajak pendapat
·        NAZI              : Partai pimpinan Adolf Hitler di jerman dan membunuh                                        etnis Yahudi.
·        My Lai Massacre     : pembantaian sadis oleh tentara Amerika
·        Pattitum                   : tuntutan
·        Putusan sela   : putusan sementara
·        Non disputant party          : Negara yang tak terlibat sengketa
·        Aplicant                   : pihak atau Negara yang mengajukan aplikasi atau                              tuntutan,  pihak penggugat.
·        Respondent    : pihak atau Negara  yang  digugat atau pihak lawan.
·        Submissions   : penundukan

TUGAS MANDIRI

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Kegiatan
Waktu
Ket.
5. Menganalisis system hukum dan peradilan internasional
5.3. Menghargai putusan mahkamah internasional

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah 2 pulau milik Indonesia yang sekarang beralih kepemilikannya ke Pemerintah Malaysia.  Kasus ini di bawa ke Mahkamah Arbitrase Internasional, namun juri memenangkan Malaysia sebagai pemilik ke dua pulau tersebut. 
Indonesia menghargai keputusan Mahkamah Internasional tersebut.
Tugasmu adalah: Cari informasi tentang ke dua pulau tersebut di internet atau sumber lain dan buat resensi tentang sebab-sebab dimilikinya  ke dua pulau tersebut oleh pemerintah Malaysia.
Diserahkan ke guru bidang studi paling lambat sebelum pelaksanaan ulangan semester genap.
Mandiri tidak terstruktur

BAB 5 Sistem Hukum dan Peradilan Internasional (KB. 18)



Kegiatan Belajar 18 ( 2 x pertemuan )

BAB 5  SISTEM HUKUM DAN PERADILAN INTERNASIONAL
 Standar Kompetensi
5. Menganalisis Sistem hukum dan peradilan internasional
Kompetensi Dasar
5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara penyelesaian oleh mahkamah internasional.

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Mengidentifikasi penyebab terjadinya sengketa internasional.
2.     Menguraiakn cara penyelesaian sengketa internasional.
3.     Memberikan contoh penyelesaian masalah-masalah internasional.

B. MATERI POKOK
    1.  Sebab-sebab sengketa internasional
    2.  Cara menyelesaikan masalah-masalah (sengketa) internasional:
          -Jasa-jasa baik
          -Konsiliasi
          -Komisi penyelidik
          -Perwasitan (arbitrase)
          -Mahkamah Internasional

C. URAIAN MATERI POKOK
1.  Sebab-sebab sengketa Internasional :
          Sengketa internasional (international dispute) adalah perselisihan perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan/lembaga yang menjadi subyek hukum internasional.

          Penyebab dari timbulnya sengketa internasional itu adalah sangat kompleks namun dapat dikemukakan beberapa diantaranya :
1)    Salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian internasional.
2)    Adanya perbedaan penafsiran terhadap isi perjajian internasional.
3)    Perebutan sumber-sumber ekonomi.
4)    Perebutan pengruh ekonomi, politik atau keamanan regional dan internasional.
5)    Adanya intervensi terhadap kedaulatan Negara lain, seperti Iraq menginvansi             Kuwait yang memicu meletusnya perang teluk.
6)    Penghinaan terhadap harga diri bangsa.
7)    Adanya fakta perdamaian dan fakta pertahanan seperti krisis di Cuba, pecahnya korea Utara (komunis) dan korea selatan (liberal), Kamboja dan Vietnam Utara (komunis) dan Vietnam selatan (Liberal).
8)    Wilayah teritorial, saling mengklaim antar Negara, seperti Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dengan Malaysia, Konplik Palestina dengan Israel yaitu konplik antra dunia arab dengan Yahudi, Malaysia suka melanggar wilayah tertitorial Indonesia.
9)    Pemgembangan senjata nuklir dan senjata biologi, seperti Korea utara dan Iran masih dicurigai oleh Amerika Serikat dan sekutunya karena kepemilikan senjata nuklir.  AS dan sekutunya menuduh Iraq mengembangkan senjata pemusnah masal.
10)              Permasalahan terorisme, antara Amerika degan Afganintan   disebabkan penyerangan gedung WTC (world Trade Center) tanggal    11 September 2001, sehingga AS menginvasi Negara yanhg diduga          sarang terorisme yaitu Afganistan, Iraq, Somalia.
11)              Ketidakpuasan terhadap rezim yang berkuasa sehingga menimbulkan      sparatis, seperti Kelompok muslim minoritas Moro di Filipina yang          menntut pemerintahan otonomi.  GAM (Gerakan Aceh Merdeka di           Indonesia yang menuntut kemerdekaan.
12)              Adanya Hegemoni atau pengaruh kekuatan Amerika dimana sering       menggunakan tindakan unilateral (sepihak) tanpa persetujuan Dewan      Keaman PBB. Contoh tanpa persetujuan DK PBB Amerika serikat          tetap menyerang Iraq, Afganistan, dan Somalia.  Amerika Serikat       selalu menutup mata dan telinga terhadap apa yang dilakukan Israel        pada Palestina di kawasan Timur Tengah.

2.  Cara menyelesaikan maslah-masalah (sengketa) internasional
     1.  Penyelesaian secara damai (metode Diplomatik) :
a.     Negosiasi, merupakan metode tradisional dan sederhana dalam penyelesaian sengketa internasional.  Dalam metode inti tidak melibatkan pihak ketiga.  Pada umumnya metode ini hanya diskusi antara pihak yang bersrengketa untuk menemukan jalan keluar atau solusi.  Cara ini biasanya yang paling pertama ditempuh oleh pihak yang bersengketa.
b.     Mediasi atau jasa-jasa baik), adalah bentuk lain dari negosiasi, namun bedanya mediasi melibatkan pihak ketiga sebagai mediator.  Mediator ini memiliki peran aktif dalam mencari solusi yang tepat untuk kedua pihak yang bersengketa. Mediasi akan terlaksana apabila pihak yang bersengketa sepakat dan mediator menerima syarat-syarat yang   telah ditentukan oleh pihak yang bersengketa.
c.      Inquiry, adalah metode penyelesaian sengketa dengan cara mendirikan sebuah badan atau komisi yang bersifat internasional untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang sesuai dengan permasalahan.  Melalui bukti yang dikumpulkan maka komisi ini akan mengeluarkan sebuah fakta yang disertai dengan  penyelesaiannya.  Metode ini sering diunakan untuk penyelesaian kasus yang berkaitan dengan batas wilayah suatu Negara. Komisi ini  akan menyelidiki fakta sejarah dan Geografis dari batas wilayah yang dipersengketakan itu.
d.     Konsiliasi, metode bersifat internasional dengan adanya komisi yang dibentuk oleh pihak yang bertikai baik yang bersifat permanen atau sementara.  Beda mediasi dengan konsiliasi adalah mediasi merupakan perluasan dari negosiasi sedangkan konsiliasi memberikan peran untuk pihak ketiga setara dengan arbitrase dan inquiry atau penyelidkan.  Dalam konsiliasi pencarian fakta tidak mutlak.
e.      Perserikatan Bangsa Bangsa  (PBB) :
Salah satu tujuan PBB adalah menyelesaikan perselisihan antarnegara. Pada pasal 2 Piagam PBB menyatakan anggota-anggota PBB harus berusaha menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai menghindari ancaman perang atau kekerasan.

2.  Penyelesaian secara damai (metode Yudisial atau hukum) :
              Metode Yudisial adalah suatu penyelesaian sengketa    internasional melalui suatu pengadilan internasional yang dibentuk          sebagaimana mestinya dengan memberlakukan kaidah-kaidah hukum sperti  (International Court of Justice).
a.     Arbitrase, digunakan dalam hukum nasional atau internasional, secara tradisional arbitrase digunakan bagi persoalan hukum untuk sengketa perbatasna dan wilayah.  Arbitarse dilakukan dengan cara menyerahkan sengketa kepada orang-orang tertentu, yaitu arbitrator.  Mereka ini lah yang menyelesaikan sengketa dengan tidak terlalu terikat pada pertimbangan hukum.  Pengadilan arbitrase semestinya berkewajiban untuk menerapkan hukum internasional, namun yang terjadi dilapangan dimana beberapa sengketa yang menyangkut hukum seringkali diputuskan berdasarkan kepatutam dan nkeadilan (ex aequo et bono).
     Bila Negara yang bersengketa mengharapkan penyelesaian melalui Permanent Court of Arbitration, maka mereka harus mengikuti prosedur berdasarkan kaidah hukum internasional, sebagai berikut :
1.     Masing-masing Negara yang bersengketa menunjuk dua arbitrator dimana salah seorang diantara arbitrator itu boleh berasal dari warga Negara yang bersangkutan.
2.     Para arbitrator memilih seorang wasit yang bertindak sebagai ketua dari pengadilan arbitrase tersebut.
3.     Keputusan diberikan melalui suara terbanyak oleh juri.
          Jadi arbitrasi hakekatnya adalah suatu konsensus bersama antara pihak yang bersengketa, suatu Negara tidak dapat dibawa ke muka pengadilan arbitrase kecuali mereka setuju untuk melakukan hal itu.

b.     Mahkamah Internasional :
     Adalah pengadilan yang memiliki yuridiksi atau kewenangan berbagai macam persoalan internasional.  Mahkamah Internasional memutus suatu kasus melalui persetujuan semua pihak yang bersengketa.  Fungsi Mahkamah Internasional menurut pasal 38 ayat 1 Piagam PBB, adalah memutus perkara sesuai hukum atau ketentuan hukum internasional berdasarkan bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, bahkan memungkinkan bagai Mahkamah Internasional untuk mengunjungi obyek sengketa.  Mahkamah Internasional dapat mengadili semua Negara anggota PBB atau yang tidak termasuk anggota PBB.
 
3. Penyelesaian Secara paksa atau kekerasan :
a. Perang , untuk menaklukkan Negara lawan dan membebankan syarat-syarat penyelesaian suatu sengketa internasional, sehingga Negara yang ditaklukkan tersebut tidak memiliki lpilihan selain mematuhinya.
b. Retorsi, adalah pembalasan dendam suatu Negara terhadap Negara lain karena kehormatnnya dihina.  Pembalasan itu dilakukan dalam bentuk tindakan sah namun tidak bersahabat.  Contohnya memutus hubungan diplomatic, atau penarikan diri dari kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat bersama.
c. Tindakan Pemaksaan, adalah penyelesaian sengketa internasional yang digunakan suatu Negara untuk mengupayakan memperoleh ganti rugi dari Negara lain.
d. Blokade secara damai, adalah tindakan yang dilakukan pada waktu damai tanpa kekerasan.  Tujuannya adalah memaksa Negara yang pelabuhannya diblokade untuk memenuhi permintaan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh Negara yang memblokade.
e. Intervensi, adalah tindakan campurtangan terhadap kemerdekaan politik Negara lain secara sah dan tidak melanggar hukum internasional.  Yang termasuk kategori intervensi sah adalah :
1.     Intervensi kolektif sesuai piagam PBB.
2.     Intervensi untuk melindungi hak-hak dan kepentingan warga negaranya.
3.     Pertahan diri.
4.     Negara yang menjadi obyek intervensi dipersalahkan melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional.

C. RANGKUMAN
1.   Sengketa internasional (international dispute) adalah perselisihan perselisihan yang terjadi antara Negara dengan Negara, Negara dengan individu-individu, atau Negara dengan badan-badan /lembaga yang menjadi subyek hukum internasional.
2.   Penyebab terjadinya sengketa internasional adalah perebutan pengaruh ekonomi, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, perbedaan penafsiran terhadap perjanjian, intervensi Negara lain, adanya fakta perdamaian dan fakta pertahanan, saling kalim wilayah territorial, senjata nuklir, terorisme, tidak puas terhadap rezim penguasa, adanya Hegemoni dari pengaruh Amerika serikat dengan menggunakan tindakan sepihak (unilateral).
3.   Cara penyelesaian sengketa internasional secara damai adalah negosiasi, mediasi atau jasa baik, inquiry, konsiliasi, PBB.
4.   Penyelesaian sengketa internasional secara damai melalui metode yudisial atau hukum adalah arbitrase, dan Mahkamah Internasional.
5.   Penyelesaian  sengketa internasional secara paksa atau kekerasan adalah perang, retorsi, tindakan pemaksaan, blockade secara damai, intervensi.

D. GLOSARIUM
·        Yuridiksi                            : kewenangan hukum, wilayah kerja
·        Intervensi kolektif     : campur tangan bersama
·        Blokade                     : larangan untuk mengadakan hubungan keluar
·        Retorsi                      : balas dendam
·        Yudisial                    : hukum
·        Konsiliasi                  : penyelesaian menggunakan pihak ketiga
·        Ex auquo et bono      : kepatutan atau keadilan
·        Inquiry                      : penyelidikan, menemukan
·        Mediasi                     : perantara atau pihak ketiga
·        Negosiasi                  : dialog mencari kesepakatan bersama.
·        Unilateral                  : sepihak
·        Hegemoni                  : pengaruh, kekuatan, keunggulan suatu Negara                                     terhadap Negara lain.
·        Internasional despute         : sengketa internasional
·        Regional                    : kawasan

UJI KOMPETENSI

1.   Metode tradisonal yang dipakai dalam  menyelesaikan sengketa internasional antar Negara.  Cara ini adalah cara yang paling pertama kali ditempuh oleh pihak yang bersengketa dan tidak melibatkan pihak ketiga, yaitu metode …………
      a. Melalui PBB             c. Inquiry                                 e. Negosiasi
      b. Konsiliasi                 d. Mediasi ayau Jasa baik
2.   Metode penyelesaian sengketa internasional dengan cara mendirikan sebuah badan atau komisi untuk mencari dan mendengarkan semua bukti-bukti yang sesuai dengan permasalahan, disebut metode ……….
      a. Negosiasi                                     c. Inquiry                       e. Arbitrase
      b. Mediasi  atau jasa baik                d. Konsiliasi
3.   Di bawah ini yang tidak termasuk penyelesaian sengketa secara paksaan atau kekerasan, adalah …………
      a. Retorsi                                c. Pemaksaan                 e. Konsiliasi
      b. Blokade damai                             d. Intervensi
4.   Pembalasan dendam suatu Negara terhadap Negara lain karena kehormatannya dihina.  Pembalasan itu dilakukan dalam bentuk tindakan sah namun tidak bersahabat.  Seperti memutuskan hubungan diplomatic, atau penarikan diri dari kesepakatan-kesepakatan yang pernah dibuat bersama, disebut ……….
      a. Tindakan pemaksaan                   c. Blokade secara damai          e. mediasi
      b. Intervensi                           d. Retorsi
5.   penyelesaian sengketa internasional melalui arbitrase internasional biasanya untuk penyelesaian kasus …………..
      a. Kejahatan HAM       c. Kasus terorisme             e. Kasus pidana internasional
      b. Kejahatan perang     d. Sengketa wilayah
 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Materi PKn MA dan SMA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger