Selamat Datang & Silahkan Buka Peta Blog Untuk Memandu Anda Mencari Materi di Blog ini
Latest Post

BAB 2 Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (KB.8)


Kegiatan Belajar 8 ( 1 x pertemuan)
BAB 2  BUDAYA DEMOKRASI
 Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Kompetensi Dasar
2.4. Menampilkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Menunjukkan perilaku budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.
2.     Mengidentifikasi perilaku yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi.
B. MATERI POKOK
1.     Budaya demokrasi dalam kehidupan sehari-hari
2.     Perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi

C. URAIAN MATERI POKOK

1.     Budaya Demokrasi dalam Kehidupan sehari-hari :
         
Contoh perilaku  mencerminkan budaya demokratis di          lingkungan keluarga :
1.     Bersikap terbuka pada orang tua dan anggota keluarga lain
2.     Menyampaikan pendapat dan permintaan dengan baik dan sopan
3.     Tidak memaksakan kehendak
4.     Mencoba memahami keadaan persoalan dan kesulitan keluarga.
Contoh sikap  mencerminkan budaya demokratis di lingkungan sekolah:
1.     Memahami dan menghargai pendapat dan menghargai kepentingan teman.
2.     Melibatkan semua pihak dalam upaya memecahkan persoalan bersama.
3.     Mentataati peraturan/tata tertib sekolah.
4.     Menyusun tata tertib sekolah.
5.     Menysun daftar piket kelas.
6.     Memilih ketua OSIS/ ketua kelas.
Contoh sikap yang mencerminkan budaya demokratis di lingkungan masyarakat :
1.     Memahami /menghargai pendapat dan kepentingan kawan/tetangga.
2.     Melibatkan diri dalam upaya memecahkan persoalan.
3.     Mentaati peraturan lingkungan dan hukum yang berlaku.
Contoh sikap yang mencerminkan budaya demokratis di lingkungan Negara :
1.     Terlibat dalampemilihan umum baik untuk memilih wakil rakyat maupun pemilihan presiden.
2.     Terlibat dalam penyusunan UU melalui wakil rakyat.
3.     Mengadakan pengawasan baik terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.

2. Perilaku yang mendukung terhadap tegaknya prinsip-prinsip demokrasi :

1.     Membudayakan sikap terbuka, menghilangkan saling curiga dan menumbuhkan saling percaya.
2.     Mengutamakan dialog dalam menyelesaikan masalah, untuk menumbuhkan saling pengertian dan rasa toleran.
3.     Menghargai pendapat orang lain, adalah bumbu demokrasi, namun perbedaan pendapat harus dijaga agar tidak menjurus pada hal yang negative.
4.     Mau belajar menerima keberagaman, bangsa Indonesia adalah bangsa yang beraneka ragam baik agama, suku , bahasa, ras, dll, namun masing- masing harus menghargai dan menghormatinya agar tercipta kerukunan, ketenteraman, kesejahteraan.
5.     Menjunjung tinggi persamnaan, demokrasi Pancasila mengajarkan  bahwa setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama sebagai makhluk ciptaan Tuhan YME, maka dalam kehidupan sehari-hari hendaknya kita mampu menghargai oranglain.
6.     Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, hak tidak bias dilaksanakan secara mutlak karena ada hak orang lain, atau adanya kewajiban kita untuk menghargai orang lain.
7.     Membudayakan sikap bijak dan adil, adalah perbuatan yang benar-benar diulakukan dengan cara penuh perhitungan, mawas diri, tidak berat sebelah.
8.     Membiasakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Setiap pengambilan keputusan diperlukan kesadaran dan kearifan untuk memutuskan, maka sebelum keputusan dilakukan harus ada dialog supaya keputusan yang diambil dapat memuaskan peserta musayawarah.
9.     Mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, bagaimana kita mampu berbuat tanpa pamrih untuk kepentingan bangsa dan Negara walaupun yang kita lakukan itu sangat kecil, atau melaluai profesi yang kita miliki. Misalnya jadi guru, dokter, perawat, praktisi hukum, pengusaha, pedagang kaki lima, dll
D. RANGKUMAN
1.  Perilaku yang mencerminkan budaya demokratis di lingkungan keluarga, adalah terbuka pada orang tua dan keluarga yan lain, tidak memaksakan kehendak.
2.  Mamfaat musyawarah di lingkungan keluarga, adalah semua anggota keluarga merasa di berperanan, keluarga ikut bertanggung jawab, anggota keluarga tidak merasa diabaikan, kebersamaan keluarga semakin kokoh.
3.  Contoh sikap pengendalian diri dalam keluarga, adalah mengingat kebutuhan anggota keluarga lain, menghindari kata yang menyakitkan hati.
4.  Sikap yang mencerminkan budaya demokratis di sekolah, adalah menghargai pendapat teman, memecahkan persoalan bersama, menyususn dan taat pada tata tertib, menyususn daftar piket kelas, memilih ketua kelas ataupun OSIS.
5.  Contoh sikap pengendalian diri di sekolah, adalah tidak membuat gaduh saat belajar, menghindari kata kotor yang menyakitkan teman atau guru, gunakan waktu luang unutk belajar.
6.  Sikap mencerminkan budaya demokratis di masyarakat, adalah menghargai pendapat dan kepentingan tetangga, taat hukum yang berlaku, ikut memecahkan persoalan bersama masyarakat.
7.  Sikao pengendalian diri di masyarakat, adalah  menghindari perkataan yang menyinggung orang lain, tidak membuat keonaran, bergaul dengan masyarakat menurut norma yang berlaklu,  ikut memilih ketua RT, RW, RK, musyawarah dalam membahas kepentingan bersama, pembangunan lingkungan.
8.  Sikap yang mencerminkan budaya demokratis di lingkungan Negara, adalah terlibat dalam pemilihan umum, menyususn UU melalui wakil rakyat, mengadakan pengawasan terhadap wakil rakyat maupun pemerintah melalui media massa.
9.  Sikap yang mendukung tegaknya prinsip-prinsip demokrasi, yaitu sikap terbuka, menghargai pendapat orang lain, berdialog untuk menumbuhkan saling pengertian, menerima keanekaragaman SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan), menjunjung tinggi persamaan sesame manusia, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, bijak dan adil, biasakan bermusyawarah dalam mengambil keputusan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional.
E. GLOSARIUM
·        Aspirasi      : tuntutan kearah perbaikan nasib
·        Mutlak        : harus, tidak boleh tidak.
·        Mawas diri : sikap hati-hati dalam berbicara dan bertindak
TANTANGAN DI RUMAH
1.   Sikap pengendalian diri memiliki makna yang sangat penting dalam        kelangsungan hidup dan ketertiban  keluarga, masyarakat dan       bernegara.   Jelaskan!
2.   Kemukakan beberapa contoh budaya demokratis maupun budaya tidak demokratis baik di rumah, di sekolah,   maupun di masyarakat, bahkan di    dalam bernegara yang pernah kamu    lakukan.  Jawablah dengan jujur!

BAB 2 Budaya Demokrasi Menuju Masyarakat Madani (KB. 7)


Kegiatan Belajar 7 (2 x pertemuan)

BAB 2  BUDAYA DEMOKRASI
Standar Kompetensi
2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani
Kompetensi Dasar
2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi

A. TUJUAN KEGIATAN PEMBELAJARAN
1.     Mendeskripsikan pengertian demokrasi Pancasila.
2.     Menguraikan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila.
3.     Membandingkan pelaksanaan demokrasi dimasa Orla,Orba, dan Reformasi.
4.     Mendeskripsikan pengertian pemilihan umum.
5.     Mengemukakan tujuan pemilihan umum.
6.     Menjelaskan asas atau prinsip pemilihan umum.

B. MATERI POKOK
1.     Pengertian Demokrasi Pancasila
2.     Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila
3.     Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orla, orba, dan reformasi
4.     Pemilihan umum (Pemilu)
     - Pengertian Pemilu
     - Tujuan Pemilu
     - Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Pemilihan Umum

C. URAIAN MATERI POKOK
1.     Pengertian demokrasi Pancasila
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan atau berintikan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai atau ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan Indonesia dan mencitakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
    
2.     Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila
·        Kedaulatan di tangan rakyat, pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yaitu  kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang-undang dasar.
·        Pengakuan dan perlindungan terhadap  hak asasi manusia, tertuang di dalam UUD 1945 pasal 28a - 28j.
·        Pemerintahan berdasar hukum atau konstitusi tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka. 
·        Peradilan yang bebas dan tidak memihak.
·        Pengambilan keputusan atas musyawarah, namun bila musyawarah tidak mencapai kata sepakat maka dilakukan pemungutan suara terbanyak.
·         Adanya partai politik dan organisasi sosial politik, sebagai wujud dari pasal 28 UUD 1945.
·        Pemilu yang demokratis.

3.     Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orla, orba, dan reformasi
             
A.         Demokrasi di era orde  lama adalah menggunakan pemerintahan parlementer yaitu perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala Negara.  Para menteri bertanggungjawab kepada parlemen atau DPR.
     
         
Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masa orde lama terhadap Pancasila dan UUD 1945, antara lain:
1.     Penyimpangan ideologis dimana Pancasila berubah menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan komunis)
2.     Pengangkatan Soekarno sebagai Presiden seumur hidup oleh MPRS dengan Tap No. III/MPRS/1963.
3.     Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 pada tahun 1960 karena DPR tidak menyetujui RAPBN yang diajukan pemerintah sehingga diganti dengan DPRGR (Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong) bentukan Soekarno.
4.     Hak budget DPR tidak berjalan pada tahun 1960 disebabkan pemerintah tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persaetujuan DPR.
5.     Pemimpin lembaga tertinggi Negara (MPR) dan lembaga tinggi Negara (DPR) dijadikan menteri Negara, artinya berfungsi sebagai pembantu presiden dan di bawah kekuasaan presiden.
6.     Arah  kebijakan politik luar negeri Indonesia berubah dari “bebas aktif” menjadi poros “Jakarta-Peking”
7.     Terjadi konfrontasi dengan Malaysia, sehingga Indonesia harus keluar dari keanggotaan PBB.
8.     Pembentukan lembaga negara Ekstrakonstitusional ( di luar UUD 1945) seperti pembentukan Front Nasional yang dimamfaatkan oleh partai komunis sebagai ajang mempersiapkan pembentukan negara komunis Indonesia.
9.     Pelanggaran prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman : dimana UU No. 19 tahun 1964 menyatakan demi kepentingan revolusi, Presiden berhak mencampuri proses peradilan.  Dan hal ini bertentangan dengan ketentuan UUD 1945. Sehingga peradilan sering dijadikan untuk menghukum lawan politik dari pemerintah.
10.            Pengekangan hak  di bidang politik yaitu  berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, yaitu ulasan surat kabar dibatasi atau tidak boleh menentang kebijakan pemerintah.
             
2.  Demokrasi di masa Orde baru (1965-1998)
             Pada awal kebangkitannya orde baru bercita-cita untuk menjalankan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dengan menanamkan sistem demokrasi yang disebut demokrasi konstitusional atau demokrasi Pancasila yang berdasarkan Pancasila danUUD 1945.
             Pemerintahan orde baru mengedepankan pembangunan ekonomi untuk memperbaiki kondisi kesejahteraan rakyat sampai dengan tahun 1980-an.  Namun mulai tahun 1990-an  pembangunan ekonomi menjadi mercusuar dan panglima, sehingga kesenjangan ekonmi terjadi antara pusat dengan daerah yang mengakibatkan kesejahteraan  rakyat tidak merata, terjadi budaya KKN, di bidang politik terjadi tirani mayoritas oleh satu partai politik,peran militer lebih dominan daripada peran sipil sehingga cita-cita demokrasi Pancasila menjadi bias dan kabur. 
             Penyimpangan-penyimpangan di masa Orde Baru adalah ;
1.     Pemusatan kekuasaan  di tangan presiden, secara formal  kekuasaan negara dibagi ke beberapa lembaga negara seperti MPR, DPR, MA.  Anggota MPR yang diangkat dari ABRI adalah dibawah presiden sebab presiden sebagai panglima tertinggi ABRI. 
2.     Pembatasan hak-hak politik rakyat, Sejak tahun 1973 jumlah parpol di Indonesia hanya 3 (PPP, Golkar, PDI), pers bebas tetapi pemerintah dapat membreidel penerbitan Pers (Tempo, Editor, Sinar Harapan,dll). 
3.     Pemilu yang tidak demokratis, aparat birokrasi dan militer melakukan cara-cara untuk memenangkan Golkar.  Hak parpol dan rakyat pemilih dimanipulasi  untuk kemenangan Golkar.
4.     Pembentukan lembaga ektrakonstitusional, untuk melanggengkan kekuasaannya pemerintah membentuk KOPKAMTIB (Komando Pengendalian Keamanan dan Ketertiban)
5.     Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN
                            
3. Demokrasi di Era Reformasi ( 22 Mei 1998 - sekarang)
             Pembaruan politik di masa orde reformasi dapat dilihat dari berbagai kebijakan berupa kebebasan berpolitik       yang tercermin antara lain :
1.     Kemerdekaan pers
Pers dibebaskan dari izin (SIUPP) Surat Izin usaha Penerbitan Pers sehingga dalam waktu singkat muncul berbagai penerbitan pers dan stasiun televisi.
2.     Kemerdekaan membentuk partai politik
Setiap orang bebas membentuk partai politik, sehingga terbentuk puluhan partai politik .
3.     Terselenggaranya pemilu yang demokratis, sejak permilu demokratis pertama yaitu 1955, pemilu demokratis kedua adalah tahun 1999 setelah reformasi.
4.     Pembebasan narapidana politik (napol) dan tahanan politik (tapol), terutama tahanan politik yang dituduh terlibat peristiwa PKI 1966.
5.     Otonomi daerah
Keluarnya UU No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah secara nyata memperluas kekuasaan pemerintahan pada pemerintahan daerah.
6.     Adanya amandemen terhadap pasal-pasal UUD 1945.
7.     Reformasi keberadan Polri dan TNI dalam sebuah Negara demokrasi.
8.     Pembuatan paket UU Politik, seperti UU Partai politik, UU Pemilu, UU Pemilihan Presiden Langsung, UU susunan dan Kedudukan  DPR, DPRD, dan DPD.  DPD yaitu Dewan Perwakilan Daerah.
   
4. Pemilihan Umum (Pemilu)
·        Pengertian Pemilihan Umum :
      Adalah sarana sekaligus pelaksanaan demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat serta sebagai salah satu pelayanan terhadap hak asasi warga Negara di bidang politik. 
Tujuan Pemilihan Umum adalah :
1.     Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat
2.     Mewujudkan hak asasi politik rakyat
3.     Untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di DPR, DPRD, dan DPD, serta untuk memilih presiden dan wakil presiden.
4.     Sebagai suksesi kepemimpinan Nasional secara damai, tertib dan konstitusional.
5.     Untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional.
·        Prinsip atau asas dalam melaksanakan pemilihan umum :
1.     Langsung, setiap pemilih tanpa berwakil memberikan suaranya ketempat pemungutan suara.
2.     Umum, bahwa pemilihan umum berlaku bagi semua WNI yang telah memenuhu syarat yang telah ditentukan, termasuk WNI yang berada di luar negeri.
3.     Bebas, pemilih tanpa paksaan atau tekanan dengan sukarela memberikan suaranya atau terhadap pilihannya menurut keyakinan hati sanubarinya.
4.     Rahasia, apapun yang menjadi pilihannya dijamin kerahasiaanya oleh Negara.
5.     Jujur dan adil.

1.     Pemilihan Umum Sistem Distrik :
                   Dimana negara terbagi dalam daerah-daerah bagian (distrik) :

No
Kelebihan sistem distrik

No
Kekurangan sistem distrik
1
Rakyat mengenal dengan baik orang yang mewakili daerah (distriknya)
1
Suara dari eserta pemilu yang kalah akan hilang, tidak dapat digabungkan
2
Wakil setiap distrik sangat mengenal daerah dan kepentingan rakyat
2
Meskipun partai besar berkuasa, jika satu distrik kalah dalam pemilu, maka suaranya tidak terwakili di distrik itu
3
Adanya hubungan yang erat antara wakil distrik dengan rakyatnya
3
Wakil rakyat yang menang dalamsatu distrik lebih memperhatikan distriknya, terkadang mengabaikan kepentingan nasional
4
Wakil distrik sangat memperhatikan dan memperjuangkan  distriknya

4
Golongan minoritas kurang terwakili


2. Pemilihan Umum Sistem Proporsional :
                   Setiap organisasi peserta pemilu akan memperoleh sejumlah kursi parlemen           sesuai dengan jumlah suara pemilu yang di peroleh di seluruh         wilayah negara. Terbuka kemungkinan terjadi penggabungan partai      kecil  (koalisi)  untuk memperoleh kursi di parlemen.

No
Kelebihan sistem prporsional

No
Kekurangan sistem proporsional
1
Lebih demokratis karena semua partai dapat terwakili di parlemen
1
Peranan pemimpin partai sangat menentukan dalam penetapan daftar calon Badan Perwakilan Rakyat
2
Tidak ada suara yang hilang karena semua digabung secara nasional
2
Calon-calon yang diikutsertakan dalam pemilu kurang atau tidak dikenal oleh pemilih
3
Badan Perwakilan Rakyat benar-benar menjadi wadah  dan aspirasi seluruh rakyat
3
Wakil-wakil rakyat yang duduk di pusat kurang memahami dan memperhatikan kepentingan daerah
         
          3.  Sistem gabungan :
                   Mengabungkan antara sistem distrik dengan sistem proporsional.  Sistem ini           membagi wilayah negara dalam beberapa daerah pemilihan.           Sisa suara   pemilu tidak hilang melainkan diperhitungkan dengan jumlah kursi yang   belum dibagi.  Sistem gabungan ini diterapkan di Indonesia         sejak pemilu 1977 untuk memilih anggota DPR, DPRD I, dan DPRD       II.      Sistem ini    disebut juga sistem proporsional dengan  stelsel           daftar.

·        Pemilihan Umum di Indonesia :
      Penyelenggaraan pemilu tahun 2004 diatur dalam UU no 12 tahun 2003 tentang pemilu sebagai wujud  pelaksanaan pasal 1 ayat 2 UUD 1945, yang dilaksanakan dengan Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.  Jumlah anggota DPR ditetapkan 550 kursi, DPRD TK I sekurang-kurangnya 35 orang dan paling banyak 100 kursi, DPRD TK. II/ Kota sekurang-kurangnya 20  kursi dan paling banyak 45 kursi.
·        Landasan Pemilu Di Indonesia :
1.  Idiil : Pancasila
2.  Konstitusinil : UUD 1945
3.  Operasional : Tap MPR no III/MPR/1998, UU no. 31 tahun 2002
     tentang Partai politik, UU No. 12 tahun 2003 tantang Pemilihan    
     Umum.
                Pemilu sebagai sarana untuk mewujudkan  pelaksanaan  UUD 1945 pasal 1 ayat 2 yaitu kedaulatan ditangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang.  Dalam pemilu rakyat memiliki hak pilih aktif dan pasif.  Hak pilih aktif adalah hak rakyat untuk dapat memilih wakilnya dalam pemilu yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat seperti DPD, DPR, sedang  hak pilih pasif adalah hak warganegara dalam pemilu untuk dapat dipilih menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat seperti DPD, DPR/MPR.      
                Menurut UU RI No. 22 Tahun 2003, tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR,  DPD, dan DPRD disebutkan sebagai berikut :
1. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih
    melalui pemilu :
      a. Anggota DPR berjumlah 550 kursi
      b. Keanggotaan DPR diresmikan  dengan keputusan presiden
      c. Anggota DPR berdomisili di ibukota negara RI
2. DPD  terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih  melalui
    pemilu :
      a. Anggota DPD dari  setiap provinsi ditetapkan sebanyak  4 kursi
      b. Jumlah  seluruh  anggota  DPD  tidak boleh  melebihi  sepertiga
           anggota DPR.
      c.  Keanggotaan DPD diresmikan oleh  keputusan Presiden
      d.  Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama
           bersidang bertempat  di ibukota RI
3.  DPRD Provinsi terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang 
     dipilih berdasarkan hasil pemilu :
      a. Anggota DPRD Provinsi berjumlah minimal 35 kursi dan sebanyak-
           banyaknya  100 kursi.
      b. Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Menteri dalam
          Negeri atas nama presiden
      c. Anggota DPRD provinsi berdomisili di ibukota provinsi.


4. DPRD  Kabupaten / Kota  terdiri atas  anggota  partai  politik  peserta
    pemilu yang dipilih melalui pemilu :
      a. Anggota DPRD  Kabupaten/Kota berjumlah minimal 20 kursi dan
          sebanyak-banyaknya 45 kursi.
      b. Keanggotaanya diresmikan  dengan keputusan Gubernur atas nama
          presiden.
      c. Anggota  DPRD  Kabupaten / Kota  berdomisili di kota kabupaten
          bersangkutan.

·     Sistem Pemilu 2004 :
Ø Sistem proporsional dengan daftar calon terbuka (memilih DPR)
              Sistem ini artinya alokasi kursi hasil pemilu akan dilakukan secara berimbang berdasarkan perolehan masing-masing partai politik peserta pemilu dalam suatu daerah pemilihan.  Bilamana terdapat seorang calon legislative yang berhasil memenuhi angka Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) dari hasil pencoblosan masyarakat maka secara langsung calon yang bersangkutan dapat ditetapkan sebagai anggota legislative dan tidak tergantung dari nomor urut yang telah di sampaikan oleh partainya.
             BPP (Bilangan Pembagi Pemilih) ditetapkan berdasarkan keseluruhan suara yang sah yang diperoleh parpol peserta pemilu dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia.  Rumusnya sebagaiberikut :

BPP = Jumlah suara sah seluruh partai
                         Jumlah kursi yang tersedia
          Contoh:
                             Jika seluruh pemilih di DKI Jakarta menggunakan haknya dan dianggap sah seluruhnya adalah  6.232.956 suara, sementara jumlah kursi yang tersedia adalah 75 kursi, maka penghitungan BPP DKI Jakarta adalah sebagai berikut :
BPP DKI Jakarta =  6.232.956   = 83.106
       75
Ø Sistem Distrik Berwakil Banyak (memilih DPD)
             Pada suatu daerah pemilihan (Provinsi) terdapat beberapa calon DPD, dimana pemenangnya ditentukan melalui sistem peringkat berdasarkan perolehan suara terbanyak dari nomor urut pertama dan seterusnya.  Contohnya, pada pemilihan DPD DKI Jakarta, jumlah kursi yang disediakan untuk DPD adalah 4 (empat) kursi. Maka kursi DPD akan ditempati oleh 4 (empat) orang  yang memenangi pemilihan DPD DKI Jakarta yang didasarkan system ranking /peringkat 1 sampai 4.

·        Pelaksana Pemilu :
Susunan dan tingkatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) :
1.     Tingkat Nasional, KPU beranggotakan 9 orang yang berasal dari berbagai kalangan, biasanya dari Perguruan Tinggi, LSM.
2.     Tk. provinsi, KPU beranggotakan 5 orang disetiap tingkatannya.
3.     Tk. kecamatan, disebut PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) beranggotakan 5 orang dari tokoh masyarakat setempat.
4.     Tingkat kelurahan, disebut  PPS (Panitia Pemungutan Suara yang beranggotakan 3 orang dari tokoh masyarakat setempat.
5.     Tingkat paling bawah, disebut KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) beranggotakan 9 orang terdiri dari 7 orang pelaksana dan 2 orang petugas keamanan.

·        Tahap-tahap Pemilihan Umum Legislatif :
1.     Pendaftaran pemilih, untuk mendata seluruh calon pemilih yang berisi nama lengkap, status perkawinan, tempat/tanggal lahir, umur, jenis kelamin, dan alamat tempat tinggal.
2.     Pendaftaran peserta pemilu yang akan mengikuti pemilu termasuk calon partai politik.
3.     Penetapan peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum.
4.     Penetapan jumlah kursi yang dilakukan oleh KPU (Komisi pemilihan Umum)
5.     Pencalonan anggota DPR, DPRD, dan DPD, yang dilakukan oleh masing-masing partai politik peserta pemilu di kantor KPU sesuai dengan tingkatannya.  DPR di KPU Pusat, DPRD dan DPD  di kantor KPU provinsi.
6.     Kampanye, dilakukan oleh seluruh peserta pemilu baik parpol maupun perseorangan pada waktu yang telah ditentukan.
7.     Pemungutan suara dan penghitungan suara, sbb :
a.     Pembukaan tempat pemungutan suara.
b.     Pemungutan suara :
1.     Pemilih datang registrasi dan menunjukkan kartu pemilihnya.
2.     Setelah cocok dengan data peserta, pemilih diberi kartu suara.
3.     Mencoblos di bilik suara, kemudian memasukkannya ke dalam kotak suara sesuai peruntukannya, misalnya DPRD, DPR, atau  mungkin DPD, atau mungkin Presiden.
4.     Pemilih meninggalkan TPS (Tempat Pemungutan suara)
   c. Penghitungan suara pada waktu yang telah ditentukan yang   disaksikan oleh saksi dari peserta pemilu.
Catatan :
Untuk menambah pemahaman murid wajib di tanyangkan video tata cara pemungutan suara.

D. GLOSARIUM
·        Supremasi hukum                   : penegakan/menjunjung tinggi hukum
·        Kabinet                          : dewan menteri
·        Dekrit                                      : keputusan resme presiden atau paus
·        Konstituante                            : badan perumus/panitia pembentuk UUD
·        Nasionalisme                 : cinta akan tanah air
·        Bebas aktif                     : politik luar negeri RI, bebas mengadakan                                                   hubngan tanpa tekanan pihak lain, aktif                                           menlakukan upaya perdamaian dunia.
·        Jakarta-Peking               : politik poros di masa orde lama terutama                                                  ke Negara-negara komunis.
·        Ekstrakonstitusional      : di luar UUD
·        Tirani mayoritas            : kelompok besar menindas kelompok kecil
·        Breidel/membreidel        : menutup/mencaput izin penerbitan pers
·        Pers                                : media massa
·        Akuntabel                      : bertanggung jawab
·        Pemilihan mekanis                  : rakyat sebagai individu
·        Pemilihan oerganis                  : rakyat sebagai sejumlah individu
·        Distrik                           : daerah pemilihan
·        Proporsional berimbang          : satu daerah pemilihan beberapa wakil
·        Koalisi                           : gabungan beberapa partai politik dengan                                                   misi yang sama.
·        Stelsel daftar                  : system gabungan untuk memilih                                                       DPR,DPRD I, dan DPRD II pada pemilu di                                     masa oerde baru.
·        Hak pilih aktif               : hak rakyat untuk memilih wakilnya di DPR
·        Hak pilih pasif               : hak rayat untuk dipilih menjadi anggota                                          DPR.
·        Stambus accord             : kesepakatan penggabungan sisa perolehan                                                suara.
·        Non partisispan             : tanpa partisipasi, tidak turut serta ambil                                                   bagian
·        Independen                    : merdeka, berdiri sendiri
·        Visi                                : pandangan, sesuatu yang akan dicapai
·        Distorsi                          : memutar balikkan pakta atau kenyataan
·        Money politics               : politik menggunakan uang untuk                                                     kemenangan, kekuasaan.
·        Check and balances       : control untuk keseimbangan tugas dan                                             kewenangan.
·        Legitimasi                      : pembenaran, pengakuan berdasar hokum

E. RANGKUMAN
1.  Pengertian secara umum bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan atau berintikan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang dijiwai atau ber-Ketuhanan YME, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, mewujudkan persatuan Indonesia dan mencitakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2.  Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah kedaulatan di tangan rakyat, pengakuan dan perlindungan terhadapa HAM, pemerintahan berdasarkan hukum, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pengambilan keputusan atas musyawarah, adanya partisipasi politik dan organisasi social politik, pemilu yang demokratis, persamaan bagi seluruh rakyat, seimbang antara hak dan kewajiban, kebebasan yang bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi cita-cita nasional.
3.  Secara umum pelaksanaan demokrasi di Indonesia dibagi tiga periode utama yaitu demokrasi di era orde lama, era orde baru, dan era reformasi.
4.  Demokrasi di era orde lama dapat dibagi menjadi demokrasi liberal, demokrasi terpimpin.
5.  Pemilu adalah sarana sekaligus pelaksanaan demokrasi untuk memilih wakil rakyat untuk duduk dimlembaga perwakilan rakyat.
6.  Tujuan pemilu adalah melaksanakan kedaulatan rakyat, mewujudkan hak politik rakyat, untuk memilih DPR,DPD, DPRD, sebagaisuksesi kepemimpinan nasional.
7.  Perinsip-perinsip pemilihan umum adalah langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.  Sistem pemilihan umum pada umumnya ada tiga yaitu distrik, proporsional, dan gabungan antara system distrik dengan system proporsional.
9.  Landasan pemilihan umum di Indonesia adalah landasai idiil yaitu Pancasila, londasan konstitusional yaitu UUD 1945, Landasan operasional yaitu tap no. III/MPR/1998, UU No.31 tahun 2002, dan UU No. 12 tahun 2003.


UJI KOMPETENSI

1. Menurut prinsip demokrasi Pancasila bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ……………
    a. MPR             b. UUD                c. UU                    d. DPR           e. Presiden
2. Menurut prinsip demokrasi Pancasila, sebagai wujud dari kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat adalah adanya pasal ……….UUD 1945.
    a. 26                 b. 27                     c. 28                     d. 29              e. 30
3. Menurut Prinsip demokrasi pancasila, pengambilan keputusan adalah musyawarah mufakat, namun bila hal itu tidak dicapai walaupun sudah diusahakan, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak.  Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 2 UUD 1945, ayat …………
    a. 1                             b. 2                       c. 3                       d. 4                  e. 5
4. Di masa orde lama menerapkan system pemerintahan parlementer.  Pada system ini kekuasaan pemerintahan dijalankan oleh ………..
    a. Presiden         b. DPR       c. MPR       d. Wakil Presiden       e.Perdana Menteri
5. Dalam system parlementer bila kenerja menteri dianggap tidak memuaskan atau kuarang baik, maka parlemen atau DPR melakukan ……..
    a. Pembubaran para Menteri                   c. Reshufle cabinet                   e. Sidang Umum
    b. Melakukan pemilihan umum     d. Mosi tak percaya
6. Kelemahan yang sangat menonjol dan perinsip dari system pemerintahan parlementer yaitu pemerintahan menjadi kurang stabil, disebabkan oleh ………
    a. Sering ganti cabinet sebab masa jabatan tergantung kepercayaan parlemen.
    b. Presiden, raja atau ratu hanya sebagai kepala Negara atau symbol Negara.
    c. Perdana Menteri sering melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan.
    d. Menteri merangkap anggota parlemen.
    e. Menteri lebih mementingkan partai dari pada kepentingan Negara.
7. Perhatikan pernyatan berikut !
    1. Membubarkan konstituante                4. Mengadakan pemilihan umum
    2. Kembali ke UUD 1945                       5. Turunkan harga barang
    3. Membentuk MPRS dan DPAS
Dari pernyatan tersebut manakah yang merupakan isi dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 ……………
     a. 1,2, dan 3    b. 1 dan 3      c. 2, dan 4                  d. 1, 3, dan 5        e. 5 saja
8.  Salah satu penyimpangan yang terjadi di masa demokrasi terpimpin khususnya di bidang politik luar negeri adalah politik poros, yaitu ………….
     a. Luar negeri bebas aktif     c. Jakarta – Rusia                       e. Jakrta – Asia Timur
     b. Jakarta – Peking             d. Jakarta – Amerika serikat
9.  Penyimpangan demokrasi terpimpin di bidang ideology, adalah ….
     a. Lahirnya konsepsi Nasakom (nasional, Agama, komunis)
     b. Lahirnya eka sila yaitu Gotong Royong
     c. lahirnya tri sila (nasional, agama, gotong royong)
     d. Presiden membubarkan DPR dan diganti dengan DPR Gotong Royong.
     e. Pengangkatan presiden Soekarno menjadi presiden seumur hidup.
10.     Lembaga ekstrakonstitusional yang dibentuk di masa demokrasi terpimpin adalah …………
     a. Pangkopkamptib            c. Komite reformasi                 e. Front Nasional
     b. Dwi Fungsi ABRI           d. Dewan Rakyat Nasional
11.Perhatikan pernyataan berikut!
     1.  Pengangkatan Soeharto menjadi presiden seumur hidup.
     2. Pembatasan hak politik rakyat sebab rakyat dilarang mendirikan partai   politik       baru selain PDI, PPP, dan Golkar.
     3.  Komprontasi dengan Malaysia
     4. Pemilu yang tidak demokratis, dimana manipulasi untuk kemenangan      Golkar oleh aparat birokrasi dan militer.
     5. Presiden Soeharto dapat membubarkan DPR dan MPR.
Dari pernyatan tersebut manakah yang merupakan penyimpangan pada masa pemerintahan orde baru ………………..
     a. 1,2, dan 3    b. 1 dan 3      c. 2, dan 4                  d. 1, 3, dan 5        e. 5 saja
12.     Kemerdekaan pers yang diperoleh setelah adanya reformasi terutama bagi penyedia berita seperti Koran dan Televisi, adalah ………
     a. Penerbitan pers dan TV tidak perlu memakai SIUPP ( surat izin usaha      penerbitan      pers).
     b.  wartawan boleh menulis apa saja menurut kehendak hatinya di Koran.
     c. Adanya Kode Etik Jurnalistik
     d.  UU no 40 tahun 1999 tentang UU pokok pers.
     e.  Kebebasan pers termasuk dalah HAM


13.     Di bawah ini yang tidak termasuk tujuan dari pemilihan umum, adalah ………
      a. Melaksanakan kedaulatan rakyat
      b. Mewujudkan (HAM ) hak politik rakyat
      c. Untuk memilih wakil rakyat: DPR, DPD, Presiden dan Wapres,      DPRD.
      d. Sebagai suksesi kepemimpinan nasional secara konstitusional.
      e. Memilih gubernur dan bupati.
14. Dalam asas atau prinsip pemilihan umum bahwa apabila setiap pemilih tanpa berwakil memberikan suaranya ke tempat pemungutan suara, disebut asas …..
      a. Langsung          b. Umum       c. Bebas         d. Rahasia      e. jujur dan adil
15. Suatu system pemilihan umum dimana pemilihan tahap pertama memilih wali pemilih, kemudian wali pemilih tersebut yang akanmemilih wakil atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat, pemilu seperti ini disebut system ………
      a. Pemilihan umum langsung      c. Pemilihan system proporsional
      b. Pemilihan bertingkat               d. Pemilihan system proporsional berimbang
      c. Pemilihan system distrik
16. Yang termasuk dalam kekurangan atau kelemahan pemilihan umum system distrik, adalah  ……………..
      a. Golongan minoritas sama sekali tidak memiliki wakil di parlemen.
      b. Wakil rakyat yang duduk di pusat kurang memahami kepentingan daerah.
      c. Calon anggota dewan perwakilan rakyat kurang dikenal oleh pemilih.
      d. Peran pemimpin partai sangat dominan dalam menentukan daftar calon           Badan Perwakilan Rakyat.
      e. Suara dari peserta pemilu yang kalah akan hilang sebab tidak dapat        digabungkan secara nasional.
17. Kekurangan dari pemilu dengan system proporsional adalah ……….
      a. Suara dari peserta pemilu akan hilang karena tidak dapat digabungkan.
      b. Meskipun partai besar berkuasa tetapi kalah dalam satu wilayah maka partai tersebut tidak terwakili di wilayah tersebut.
      c. Wakil rakyat yang menang lebih mementingkan wilayahnya dari pada     kepentingan nasional.
      d. Golongan minoiritas kurang diwakili.
      e. Wakil rakyat yang berada di pusat kurang memahami kepentingan daerah.
18. Kelebihan pemilihan umum dengan system proporsional, adalah ………….
      a. Lebih demokratis karena semua pertain dapat terwakili di parlemen.
      b. Rakyat lebih mengenal orang yang mewakili daerahnya.
      c. Setiap wakil sangta mengenal daerah dan kepentingan rakyat.
      d. Terjalin hubungan yang erat antara wakil dengan rakyat.
      e. Wakil sangat memperhatikan dan memeperjuangkan kepentingan daerahnya.
19. Di Indonesia sejak pemilu tahun 1977 pada umumnya menerapkan pemilihan umum menggunakan system proporsional berdasarkan stelsel daftar atau disebut juga system ………….
      a. Distrik                 
      b. Mekanis
      c. Gabungan antara system distrik  dengan proporsional
      d. Sitem pemilihan bertingkat
      e. Sistem langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
20. Landasan idiil pelaksanaan pemilu di Indonesia, yaitu ………….
      a. UUD 1945
      b. Pancasila
      c. UU No. 12 tentang PEMILU
      d. UU No. 31 tahun2002 tentang PARPOL  
      e. UU No. 22 Tahun  2003 tentang MPR, DPR dan DPD
21. Hak rakyat untuk memilih wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat disebut hak pilih ……….
      a. Organis       b. Mekanis           c. Pasif        d. Aktif       e. Aktif  Langsung
22. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 jumlah anggota DPR adalah …………
      a. Minimal 550 kursi maksimal 1000 kursi    d. Berjumlah 550 kursi
      b. Minimal 35 kursi maksimal 100 kursi                 e. Berjumlah 500 kursi
      c. Minimal 20 kursi maksimal 45 kursi
23. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 jumlah anggota DPRD Kabupaten atau kota adalah …………
      a. Minimal 550 kursi maksimal 1000 kursi    d. Berjumlah 550 kursi
      b. Minimal 35 kursi maksimal 100 kursi                 e. Berjumlah 500 kursi
      c. Minimal 20 kursi maksimal 45 kursi
24. Berdasarkan UU No. 22 tahun 2003 jumlah anggota DPRD provinsi, adalah …
      a. Minimal 550 kursi maksimal 1000 kursi    d. Berjumlah 550 kursi
      b. Minimal 35 kursi maksimal 100 kursi                 e. Berjumlah 500 kursi
      c. Minimal 20 kursi maksimal 45 kursi
25. Keanggotaan DPRD Provinsi deresmikan oleh keputusan …………
      a. Presiden berdasarkan undang-undang                 d. Gubernur atas nama Presiden
      b. Menteri dalam negeri atas nama presiden  e. Ketua DPR Pusat
      c. Gubernur atas nama menteri dalam negeri
26. Perbedaan pemilu sebelum 2004 dengan pemilu 2004, dilihat dari wakil DPD atau Dewan Perwakilan daerah, adalah …………….
      a. Pemilu sebelum 2004 tidak ada DPD sedangkan pemilu 2004 setiap provinsi    diwakili 1 orang anggota DPD.
      b. Pemilu sebelum 2004 tidak ada DPD sedangkan pemilu 2004 setiap provinsi   diwakili 2 orang anggota DPD.
      c. Pemilu sebelum 2004 tidak ada DPD sedangkan pemilu 2004 setiap provinsi    diwakili 3 orang anggota DPD.
      d. Pemilu sebelum 2004 tidak ada DPD sedangkan pemilu 2004 setiap provinsi   diwakili 4 orang anggota DPD.
      e. Pemilu sebelum 2004 tidak ada DPD sedangkan pemilu 2004 setiap provinsi    diwakili 5 orang anggota DPD.
27. Bila seluruh pemilih di provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan haknya dan suara yang sah seluruhnya berjumlah 2.426.300 suara, sedangkan jumlah kursi yang tersedia adalah 25 kursi, maka perhitungan BPP (Bilangan Pembagi Pemilih ) untuk provinsi Nusa tenggara Barat adalah ………
      a. 97.052 suara                                   c. 90.025 suara                      e. 95.050 suara
      b. 97.000 suara                         d. 92.052 suara
28. Sistem distrik berwakil banyak adalah pemenang ditentukan berdasarkan peringkat perolehan suara terbanyak dari ranking pertama dan seterusnya.  System ini digunakan di Indonesia khusus untuk memilih anggota …………
      a. DPR, DPRD                                     c. DPD                 e. Gubernur dan Bupati
      b. Presiden/wakil presiden          d. MPR
29. Sususnan dan tingkatan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang paling bawah yang biasanya tempat pemilih melaksanakan hak pilihnya disebut ………
      a. KPUD             b. PPK               c. PPS              d. KPPS                   e. KPU
30. Tahapan yang benar dari pelaksanaan pemungutan suara, adalah pemilih …….
      a. Datang registrasi dengan menunjukkan kartu pemilihnya, diberi kartu suara,     mencoblos (mencentang), memasukkan ke kotak suara yang sesuai,         celupkan tangan dan meninggalkan TPS.
      b. Di beri kartu suara, mencoblos (mencentang), memasukkan ke kotak suara       yang sesuai,   celupkan tangan dan meninggalkan TPS.
      c. Datang mencoblos (mencentang), memasukkan ke kotak suara       yang sesuai,     celupkan tangan dan meninggalkan TPS.
      d. Di beri kartu suara, mencoblos (mencentang), memasukkan ke kotak suara       yang sesuai,   dan meninggalkan TPS.
      e. Datang mencoblos (mencentang), memasukkan ke kotak suara       yang sesuai,     dan meninggalkan TPS.
31. Yang termasuk kekurangan dari pemilihan presiden langsung adalah ……..
      a. Dapat menimbulkan  politik uang untuk memenangkan calon tertentu.
      b. Kurang demokratis karena tidak melibatkan partisipasi rakyat.
      c. Presiden terpilih tidak memiliki legitimasi  yang kuat dari rakyat.
      d. Memakan banyak biaya karean biasanya ada putaran pertama, kedua, dst
      e. Kriteria presiden dan wakil presiden tidak dapat dinilai oleh rakyat pemilih.

TUGAS MANDIRI

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Kegiatan
Waktu
Ket.
2. Menganalisis budaya politik menuju masyarakat madani
2.3. Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak, orla, orba, dan reformasi
Satu kelas mendemonstrasikan pilkada.  Ada yang berperan sebagai calon kepala daerah, pemilih, dan panitia pilkada.  Selesaikan sampai penghitungan suara. (Di pandu guru)
2 jam pada pertemuan minggu berikutnya
Terstruktur

ADVERTISEMENTS

ADVERTISEMENTS

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. Materi PKn MA dan SMA - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger